• Pemkab MTB Programkan Ranperda Penggunaan Uang Logam

    0

         Saumlaki,Maluku, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara Barat (MTB) memprogramkan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranpreda)terkait penggunaan uang logam dari nilai Rp100, Rp200 ,Rp500 hingga Rp1.000.
    “Perda ini Nantinya mengatur yang tidak diatur dalam Undang-Undang,” kata Kepala Bagian Pembangunan dan Perekonomian Setda MTB,  Agus Songupnuan seusai memberikan makalah pada seminar penggunaan uang logam di Saumlaki, ibu kota Kabupaten setempat, Rabu.

         Pemkab MTB juga memprogramkan membuat satu titik jaringan informasi penggunaan uang logam, agar para pengusaha toko atau kios yang tidak memiliki uang logam pecahan Rp100, Rp200, Rp500 dan Rp1.000, tidak langsung dikenakan sanksi bila diberlakukan Perda.
    “Kami akan menanyakan kenapa sehingga tidak memiliki uang logam dan apa kesulitannya. Pemkab MTB agar kesulitan mengembalikan uang saat masyarakat berbelanja terartasi,” ujarnya.

         Langkah ini ditempuh agar tidak menimbulkan keresahan maupun merugikan masyarakat saat berbelanja.
    Dia merujuk, warga yang membeli super mie yang harganya Rp2.500/bungkus. Hanya saja tidak ada uang logam, maka diharuskan membeli dua bungkus sehargaRp5.000.
    Tragisnya, kalau mau saja untuk membeli satu bungkus, maka harganya Rp3.000.
    “Kami berusaha agar tidak terjadi hal – hal yang bisa saja memicu tindak kekerasan maupun mengganggu stabilitas keamanan akibat emosional masyarakat,” tandas Agus.

         Karena itu, Pemkab MTB memandang perlu membuat Perda penggunan uang logam, menindaklanjuti hasil seminar eminar tentang kemiskinan di Saumlaki pada 2015 dengan langkah awal membuat stiker.
    “Jadi stiker dipasang di toko-toko bahwa penggunaan uang logam itu diatur dengan UU No.7 tahun 2012. Bila melakukan pelanggaran, maka ancaman hukumannya kurungan satu tahun penjara dan denda 200 juta,” ujarnya.

        Dia mengemukakan, Pemkab MTB sudah melakukan sosialisasi mengenai uang logam pada 2014.
    “Kami sudah mengambil inisiatif untuk mengsosialisasikan UU No. 7 tahun 2011, terkait uang logam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistim keuangan negara Indonesia. Jadi harus dikembalikan Rp50 atau Rp100 milik pembeli, maka para pengusaha maupun pemilik toko/ kios wajib untuk mengembailikannya,” tegas Agus.
    Dia menambahkan, di MTB saat ini semakin langka terlihat uang logam yang sebenarnya mempengaruhi motivasi menabung para anak dengan memanfaatkan celengan di masing – masing rumah.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com