• Pakar: Risma Berpotensi Langgar Konstitusi Pertahankan SMA/SMK

    0

    Surabaya, jurnalsumatra.com – Pakar hukum dari Unair dan Unitomo Surabaya menilai langkah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk mempertahankan pengelolaan SMA/SMK tetap ditangani kota setempat akan berpotensi melanggar konstitusi.
    Pakar hukum dari Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya Dr Bachrul Amiq SH MH, di Surabaya, Selasa, mengatakan konstitusi yang dilanggar bila mempertahankan pengelolaan SMA/SMK antara lain UU 23/2014 tentang pemerintah daerah.

    “Semua warga negara harus tunduk dan patuh terhadap UU, termasuk pejabat pemerintah daerah, jika tidak patuh dengan aturan tersebut, maka melanggar konstitusi negara,” kata Amiq yang juga Rektor Unitomo tersebut.
    Pakar hukum tata negara itu mengatakan apabila ingin mempertahankan pengelolaan SMA/SMK, Wali Kota Surabaya bisa menempuh jalur “judicial review” di Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Terkait langkah Tri Rismaharini yang melobi presiden langsung, saya anggap sudah tepat, namun akan lebih tepat jika melobi presiden untuk membuat peraturan pengganti undang-undang (Perpuu),” ungkapnya.

    Namun, kata dia dalam membuat Perpuu itu tidak mudah, karena diperlukan kajian yang mendalam terlebih dahulu, minimal kajian dari orang-orang perguruan tinggi.
    Dia mencontohkan pembagian kewenangan mengelola pendidikan itu nantinya berpotensi menimbulkan kekacauan atau justru sebaliknya, meratakan kualitas pendidikan.
    “Dalam mengambil kebijakan, jangan hanya based on felling (berdasar perasaan) saja, namun dibutuhkan based on riset. Kelemahan di pengambil kebijakan itu kan selalu berdasar perasaan,” tuturnya.

    Amiq mengungkapkan, semangat otonomi daerah pada dasarnya biar pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi lebih baik.
    Dikonfirmasi terpisah, Pakar Hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana mengatakan sebelum disebut melanggar konstitusi, perlu dilihat terlebih dahulu, apakah UU 23/2014 itu telah memiliki peraturan pemerintah (PP) atau belum.

    “Apabila belum, UU itu belum bisa dilakukan. Saya menyarankan Wali Kota Surabaya melakukan judicial review ke MK. Alangkah cantiknya jika wali kota sebagai representasi warga Surabaya melakukan judicial review,” jelasnya.
    Uji materi hanya terhadap pasal pemindahan kewenangan mengelola SMA/SMK. Kalau itu bisa dikabulkan MK, maka pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke tangan provinsi bisa dibatalkan.
    Wayan mengatakan proses sidang di MK bisa cepat antara dua sampai tiga bulan sejak diajukan, apalagi jika UU itu bertentangan dengan UUD 1945. Pemkot Surabaya harus cepat, karena Peraturan Pemerintah masih belum keluar, sehingga ada waktu.

    Sebelumnya, Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya demi mempertahankan wewenang ini, yaitu tidak hanya melalui jalur hukum, melainkan juga lobi kepada presiden.
    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui pihaknya telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian yang terkait dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta juga telah melobi presiden agar SMA/SMK Surabaya tetap di bawah kewenangannya.
    “Presiden sudah menyambut baik hal ini. Intinya, kualitas pendidikan jangan sampai semakin turun,” kata Risma setelah memberikan motivasi kepada siswa kelas XII SMAN komplek di halaman SMAN 2 Surabaya, Senin (22/2).(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com