• ORI DIY: Ada Delapan Kasus Pelayanan Pendidikan

    0

    Yogyakarta, jurnalsumatra.com – Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Budhi Masturi mengatakan selama tahun 2015 ada delapan kasus mengenai pelayanan pendidikan yang dikeluhkan di provinsi ini.
    Salah satunya penahanan kartu ujian oleh sekolah yang berada di Cangkringan, Kabupaten Sleman, kata dia di Yogyakarta, Sabtu.
    “Kami berharap tidak ada lagi kasus seperti itu. Dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2013 hal itu dilarang. Kewajiban keuangan tidak boleh disangkutkan dengan pelayanan pendidikan. Ada sanksinya, baik administratif maupun pidana,” katanya.
    Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mengakui adanya kasus penahanan ijazah, kartu ujian, atau pungutan saat penerimaan peserta didik baru murni kesalahan sekolah.
    “Namun dalam perbaikan ke depan haruslah orang tua atau wali murid juga bisa sesuai komitmen awalnya,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Baskara Aji.
    Menurut dia, dapat dipastikan hampir setiap tahun ajaran baru memang muncul kasus-kasus tersebut.
    “Semua hak murid, wajib untuk diberikan. Berupa ijazah kelulusan, kartu ujian, rapot, dan pelayanan pendidikan lainnya. Semua berhak mendapatkannya. Kalau ada penahanan jelas memang kesalahan sekolah. Sekolah sudah disosialisasikan,” katanya.
    Ia mengatakan, diharapkan pelayanan pendidikan ke depan bisa lebih baik. Akan tetapi, juga harus diimbangi dari orangtua atau wali murid.
    “Dengan begitu, kesalahan bisa lebih ditekan. Kami yakin kalau masing-masing yang mempunyai kewajiban, menepatinya tidak masalah. Kewajiban seperti pembayaran dari orangtua ke pihak sekolah yang sudah sejak awal telah disanggupi. Terutama bagi mereka yang tergolong masih mampu,” katanya.
    Baskoro mengatakan, tidak semua siswa tergolong dari keluarga miskin. Jika tidak mampu, pihak sekolah juga berusaha mencari beasiswa untuk yang bersangkutan.
    “Jika berjalan sesuai aturan dan masing-masing pihak komitmen, tidak akan ada lagi laporan keluhan pelayanan pendidikan ke instansi terkait. Misal saja ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com