• ORI Bali Coba Fasilitasi “Kisruh” Rs Mata

    0

    Denpasar, jurnalsumatra.com- Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan pihaknya akan mencoba memfasilitasi penyelesaian “kisruh” pengembangan Rumah Sakit Mata Bali Mandara antara pemprov setempat dengan Pemkot Denpasar.
    “Kami mencoba memfasilitasi, kalau bisa dan mereka mau, kami akan coba,” kata Umar, di Denpasar, Selasa.
    Pihaknya sangat berharap Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali dapat menyadari bahwa sesungguhnya pengembangan RS yang sebelumnya bernama RS Indera itu demi kepentingan publik.
    Seperti diberitakan sebelumnya, pengembangan RS yang sudah direncanakan oleh Pemprov Bali dengan anggaran sekitar Rp216 miliar itu mengalami kendala karena terganjal izin mendirikan bangunan (IMB) yang hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar.
    Pemkot beralasan pengembangan RS tersebut tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dan Peraturan Wali Kota tentang Zonasi Kecamatan Denpasar Utara.
    “Ada baiknya duduk bersama lagi, mencari solusi yang terbaik. Jangan berpegang pada sikap masing-masing. Kalau bisa duduk bersama, bicarakan lagi,” ucap Umar.
    Pihaknya menaruh perhatian yang serius terhadap persoalan RS Indera dan juga sedang melakukan kajian, sehingga ingin mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama.
    “Kami sudah klarifikasi ke Pemkot Denpasar dan juga sudah berdiskusi dengan beberapa pihak. Sesungguhnya, masalahnya bukan lagi ranah pelayanan publik, tetapi ada embel-embel yang lain, itu yang menyulitkan,” ujarnya.
    Umar berpandangan jika ditinjau dari aturan tata pemerintahan, seharusnya kalau ada koordinasi dengan Gubernur Bali, pihak Pemkot Denpasar bisa memberikan respon yang positif. “Ini yang meminta Pak Gubernur sebagai kepala wilayah yang tertinggi,” ucapnya.
    Di samping itu, menurut Umar, Pemkot Denpasar diharapkan bisa memberikan kemudahan dan tidak terlalu kaku melihat aturan Perwali dan sebagainya. Namun, masalahnya, para pihak lebih suka melihat aturan yang dipegang masing-masing.
    Sebelumnya, kalangan DPRD Bali juga sudah mempertemukan Pemprov Bali dengan jajaran Pemkot Denpasar untuk membahas persoalan RS Indera, namun saat itu belum mencapai titik temu.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com