• Merasa Diteror Penghuni Rusun Demo Gubernur Sumsel

    0
    Merasa Diteror Penghuni Rusun Demo Gubernur Sumsel

    Merasa Diteror Penghuni Rusun Demo Gubernur Sumsel

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Merasa di Teror sejumlah warga rumuh susun medatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan berujuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan menuntut rencana pemerintah membongkar rumah susun di tahun 2016, didampingi Majelis Mujahidin dan Gabungan LSM Sumsel melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel Jl Kapten A Rivai Palembang, Kamis (25/2/2016).

    Pengunjukrasa berpendapat rencana pembongkaran yang direncanakan tersebut belum ada kejelasan dan surat resmi dari pihak pemerintah dan pihak perumnas kepada warga rumah susun tersebut. Kordinator Lapangan Dadang Priyanto mengatakan sebagai warga rusun yang berlokasi di Blok 23 dan blok 24 hingga 26 ilir merasakan di teror dengan rencana pembongkaran paksa oleh pemerintah.

    Sistem ganti ruginya belum jelas, kami datang untuk memanusiakan karena sudah lama mendirikan posko di Rusun. Tolak penggusuran Rusun,” kata Dadang Apriyanto (Ormas Majelis Mujahidin) didampingi Andi Agustar (LSM P2M Sumsel), Suhaimi (Delegasi Ketua RT Rusun).

    “Kami hadir di sini atas nama warga Rusun. Kami mendukung program pemerintah. Minta pemerintah tegas. Ini aspirasi bawah. Tempatkan kami di tempat yang layak,” teriak para orator.

    Berbagai tulisan poster dibentangkan berisikan, Gubernur Rusun Resah dan Gelisah. Revitalisasi harus mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, Adm kependudukan, ekonomi. Investor jangan monopoli Rusun.

    “Majelis Mujahidin dan Gabungan LSM Sumsel kami datang untuk memanusiakan manusia. Kami sudah lama mendirikan posko di Rusun. Tolak penggusuran Rusun. Kito datang ke sini dengan caro yang baik, Insya Allah hasilnyo baik,” teriak Koordinator aksi Dadang Apriyanto (Ormas Majelis Mujahidin) didampingi Andi Agustar (LSM P2M Sumsel), Suhaimi (Delegasi Ketua RT Rusun).

    Adapun tuntutan yaitu :

    1. Meminta kepada Gubernur Sumsel untuk segera menjelaskan kapan waktunya revatilasinya rumah susun yang berada di lokasi 23, 24 dan 26 ilir barat kota Palembang.
    2. Meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memanusiakan warga rusun dalam revatilisasi
    3. Meminta kepada Gubernur Sumsel untuk mengambil alih pembeli/pemilik rusun yang mempunyai lebih dari satu kamar/hunian.
    4. Meminta kepada Gubernur Sumsel untuk menindak oknum Perumnas dan Pemda(calo) yang mempersulit pengurusan balik nama kepemilikan rusun.

    Adapun dalam aksinya mereka juga menggelar spanduk yang bertuliskan :

    1. Tolak revatilisasi Rusun
    2. RUSUN bukan barang komoditi
    3. Investasi jangan monopoli Rusun
    4. Revatilisasi harus mempertimbangkan : pendidikan, kesehatan, adm kependudukan dan ekonomi
    5. Era baru perjuangan majelis mujahidin di lembaga negara: eksekutif, legislatif dan yudikatif.
    6. Jangan persulit dalam pengurusan surat balik nama (awas tikus Rusun).

    Pada pukul 10.30 aksi ditanggapi oleh H Ahmad Nasuhi, S.ag (Karo Kesra Pemprov. Sumsel). Pukul 10.50, kegiatan aksi selesai, masa mulai membubarkan diri.

    Sementara menurut Laonma L PBN Tobing SE Kepala Badan BPKAD saat di wawancara di Griya Agung usai mengikuti rapat bersama Gubernur mengutarakan terkait tutuntan warga rusun menurutnya memang sampai sekarang belum banyak yang mengajukan permohonan untuk diganti rugi namun itu semua perlu proses dan dokumen pendukung

    “Banyak yang mengajukan permohonan untuk ganti rugi lahan dusun yang menjadi kendala warga tidak bisa membuktikan dokumen bahwa mereka sudah melakukan pelunasan”,jelasnya.

    Memang ada beberapa warga yang melakukan permohonan pengajuan ganti rugi namun mereka tidak dapat menyertakan bahwa mereka sudah tidak ada tunggakan dan itu bisa dibuktikan

    Dalam hal ini Tobing menggukapkan bahwa Pemerintah Provinsi tidak mempersulit untuk melakukan ganti rugi semua bisa diselesaikan jika semua lengkap dan ini sudah terjadi sejak tahun 2012 lalu.

    “Kami dari pihak Pemrintah tidak pernah mempersulit darah rumah susun kami hanya ingin pembuktian hanya meminta bagaimana mereka bisa menyertakan bukti pelunasan”,jelasnya

    Dan itu semua nanti saya akan terlebih dahulu apakah ada point-point yang nantinya kita kaji terlebih dahulu dan nanti kita akan meminta petunjuk kepada BPK arahan sebagimana mestinya apakah ada denda sesuai perhitungan perjanjian konseksi dan meminta kajian kepada BPK”,ungkapnya Tobing

    Pemerintah tidak bisa sertamerta-merta untuk melakuakan transaksi pembayaran tanpa di sertakan dasar untuk dibayarkan apa, apa yang akan dilakukan transaksi tersebut tanpa ada pertanggung jawaban dirupiahkan semua harus harus ada pertanggung jawabannya nanti kepada negara.

    “Kita tidak bisa mengeluarkan anggaran yang tidak ada dasar pembayaran apa yang akan kita bayarkan semua ada prosedur untuk melakukan suatu transaksi di pemerintahan ini semua uang negara jadi kita tidak bisa sembarangan,”jelas tobing.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com