• Mantan Walikota Makassar Dituntut 8 Tahun Penjara

    0

       Jakarta, jurnalsumatra.com – Mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dituntut 8 tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Tahun 2007-2013.
    Jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri, dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa malam menyebutkan, terdakwa Ilham Arief Sirajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
    “Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Arief Sirajuddin selama 8 tahun dan pidana denda sejumlah Rp300juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 bulan,” kata
    Selain itu, Ilham Arief juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti hingga Rp5,05 miliar yang terhitung sebagai kerugian keuangan negara.
    “Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp5,05 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap,” katanya.
    Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, tambahnya,  maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
    “Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 tahun,” tambah jaksa Ali.
    Walikota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu dinilai jaksa, bersama-sama dengan Direktur Utama PT Traya dan PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja mengarahkan Direksi Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk menunjuk Perusahaan tertentu, memerintahkan untuk melakukan pembayaran air curah yang tidak dianggarkan dalam RKAP PDAM Kota Makassar dan meminta untuk tetap melanjutkan Kerjasama Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Tahun 2007-2013.
    “Sebagai Walikota Makassar dua periode, terdakwa tidak memberikan teladan yang baik dan tidak mendukung pemberantasan korupsi, terdakwa tidak berterus terang, terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidanga,” tambah jaksa Ali.
    Akibat perbuatannya, Hengky Widjaja cq PT Traya dan PT Traya Tirta Makassar sejumlah Rp40,339 miliar sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp45,844 miliar.
    Awalnya pada Januari 2005, Hengky Widjaja selaku Direktur PT Traya menyampaikan keinginannya kepada Ilham agar PT Traya menjadi Investor dalam rencana Kerjasama Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Makassar
    Atas perintah Ilham, panitia lelang merekayasa dokumen pelelangan agar seolah-olah PT Traya memenuhi persyaratan sebagai pemenang lelang, bahkan PT Traya sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) meskipun belum ada penetapan pemenang pada 4 Mei 2005.
    Setelah PT Traya dinyatakan sebagai pemenang, PT Traya menyampaikan hasil pra studi kelayakan yang seolah-olah dibuat oleh konsultan profesional, padahal konsultan tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut.
    Ilham juga memberikan persetujuan penandatanganan dan pembuatan MoU antara PDAM Kota Makassar dengan PT Traya tentang kerja sama ROT IPA II Panaikang kapasitas 1.000 liter/detik dengan jangka waktu MoU selama 9 bulan atau sampai dengan Juli 2006.
    PT Traya juga membuat dokumen Studi Kelayakan seolah-olah sebagai konsultan profesional yang mengerjakan Studi Kelayakan IPA II Panaikang, meskipun tidak pernah melaksanakannya.
    Kemudian untuk mempercepat realisasi kerja sama ROT IPA II Panaikang antara PT Traya dengan PDAM Kota Makassar, Ilham pada 14 Juni 2006 memberhentikan Ridwan Syahputra Musagani dari jabatan Direktur Utama PDAM Makassar karena Ridwan Syahputra Musagani tidak mau melaksanakan tahapan kerja sama sebelum PT TRAYA menyerahkan hasil studi kelayakan yang berisi program kerja, nilai investasi dan nilai RAB. Selanjutnya Gunyamin ditunjuk selaku Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Direktur Utama PDAM Kota Makassar.
    Sampai dengan batas waktu berakhirnya MoU pada 19 Juli 2006, PT Traya belum dapat menyerahkan hasil Studi Kelayakan yang mencantumkan nilai investasi final, RAB, draft perjanjian dan tarif air curah kepada PDAM Kota Makassar, tapi PT TRAYA mengajukan permohonan perpanjangan MoU kepada Ilham, Ilham malah menyetujui permohonan tersebut.
    Sehingga untuk mempercepat kerja sama ROT IPA II Panaikang antara PDAM Kota Makassar dengan PT TRAYA, Ilham pada 1 Desember 2006, mengangkat Muhammad Tadjuddin Noor menjadi Dir PDAM Kota Makassar dan mengangkat Abdul Latif menjadi Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Makassar. Selanjutnya Tadjuddin menyetujui nilai investasi untuk proyek tersebut sebesar Rp73,05 miliar.
    Atas perannya tersebut, dalam periode 15-18 Januari 2007-18 Ilham beberapa kali menerima uang dari Hengky Widjaja karena telah menunjuk PT Traya dalam kerja sama ROT IPA II Panaikang dan untuk mempercepat realisasi kerja sama yaitu Rp250 juta (15 Januari 2097), Rp750 juta (16 Januari 2007), Rp750 juta (17 Januari 2007) dan Rp250 juta (18 Januari 2007) sehingga nilai total Rp2,5 miliar.
    Pada 2 Mei 2007. Ilham kemudian mengeluarkan Persetujuan Prinsip kepada PDAM Kota Makassar untuk melaksanakan kerjasama ROT IPA II Panaikang dengan PT Traya, walaupun Badan Pengawas PDAM Kota Makassar tidak memberikan rekomendasi untuk mengeluarkan persetujuan prinsip.
    Atas persetujuan Ilham, pada 4 Mei 2007 Muhammad Tadjuddin dan Hengky Widjaja menandatangani Perjanjian Kerjasama ROT IPA II Panaikang dengan nilai investasi 2 tahun pertama sebesar Rp78,3 miliar dan mencantumkan harga air curah yang dibayarkan oleh PDAM Kota Makassar kepada PT Traya sebesar Rp1.350,00 per meter kubik, padahal berdasarkan kajian keuangan dari Tim Kajian Kelayakan, nilai investasi yang diperlukan hanya sebesar Rp31,49 miliar apabila dioperasikan oleh PDAM, dan terdapat keuntungan dari selisih biaya produksi dengan penjualan air sebesar Rp22,08 miliar sedangkan bila dioperasikan oleh PT Traya terdapat kerugian sebesar Rp7,19 miliar.
    Setelah perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT Traya, pada 7 Januari 2008 Badan Pengawas PDAM KotaMakassar menyampaikan kepada Ilham melalui surat bahwa terdapat kelemahan dalam Perjanjian  Kerjasama tersebut, dan apabila tetap diteruskan maka berpotensi merugikan keuangan PDAM Kota Makassar sebesar Rp27,1 miliar.
    Bahkan pada pada 30 Desember 2008 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan dalam Kerjasama ROT IPA II Panaikang pada PDAM Kota Makassar Tahun 2007 merekomendasikan kepada Ilham supaya memerintahkan PDAM Kota Makassar untuk melakukan pembatalan surat perjanjian kerjasama ROT 4 Mei 2007 karena kelak akan menambah jumlah dan akhirnya akan menjadi beban masyarakat berupa kenaikan tarif, namun Ilham tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.
    Ilham bahkan memperpanjang jangka waktu investasi selama empat tahun sejak 29 Mei 2009, sedangkan nilai investasi tetap, yaitu sebesar Rp78,3 miliar. Pada 1 Juni 2010 Hengky kembali memberikan uang Rp400 juta kepada Ilham. Pada 17 Oktober 2010 Ilham masih meminta uang kepada Hengky sebesar Rp1,34 miliar untuk mengganti pengeluaran PDAM Kota Makassar yang digunakan untuk kepentingan Ilham. Atas permintaan tersebut Hengky menyetujuinya.
    Pada 8 Desember 2011 Ilham kembali menerima uang dari Hengky sebesar Rp215 juta dan Rp300 juta.
    “Terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari Hengky Widjaja dan menyatakan itu adalah uang pinjaman dari M Tadjuddin Noor, tapi hal itu patut dikesampingkan karena terdakwa mengetahui uang itu ditarik dan digunakan untuk pembiayaan PSM Makassar dimana terdakwa menjadi ketua umum. Uang Rp4,115 miliar telah nyata diterima dan dalam pengawasan terdakwa dan berasal dari Hengky dan PT Traya. Penerimaan bukan untuk sponsorship, hibah lelang tapi karena terkait dengan terdakwa yang punya kedudukan dan jabatan yang telah mengarahakan pemerpkenalan dan mengusahakan, dan termasuk menyetujui persetujuan uang panjar untuk PT Traya meski saat itu tidak ada dalam anggaran Makassar,” tambah jaksa Khaeruddin.
    Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Perwakilan Keuangan (BPK) menyatakan kerja sama ROT IPA II Panaikang antara PDAM Kota Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar telah merugikan keuangan negara/PDAM Kota Makassar sebesar Rp38,16 miliar, tapi sekali lagi, Ilham tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut,
    Selama kontrak kerjasama ROT IPA II Panaikang dari 2007-2013, total uang yang diterima PT Traya Tirta Makassar dari penjualan air curah sejumlah Rp227,78 miliar Sementara total pengeluaran riil adalah sejumlah Rp181,94 miliar.
    Atas tuntutan itu Ilham akan mengajukan pembelaan.
    “Kami akan mengajukan pembelaan pribadi dan dari penasihat hukum,” ungkap Ilham.
    Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 22 Februari 2016.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com