• MA: KPK Angkut Beberapa Catatan Andri

    0

         Jakarta, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkut beberapa catatan milik Kepala Sub Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus MA Andri Tristianto Sutrisna, kata juru bicara Mahkamah Agung Suhadi.
    “KPK mengangkut beberapa catatan yang ada di meja Andri,” kata Suhadi di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Senin.
    Catatan tersebut diangkut oleh tim penyidik KPK dalam penggeledahan yang hanya dilakukan di ruangan milik Andri pada Senin (15/2) pagi.
    “Tidak ada berkas karena berkas yang bersangkutan sudah sampai majelis,” kata Suhadi.
    Andri ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (12/2) malam dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengiriman putusan kasasi perkara korupsi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung.
    KPK pada Senin (15/2) pagi menggeledah ruang kerja Andri di gedung MA lantai 5 selama sekitar 2,5 jam mulai pukul 08.30 WIB.
    “Penggeledahan dilakukan tadi pagi dari pukul 08.00-11.00 di ruangan pejabat yang bersangkutan yang dinyatakan sebagai tersangka itu,” kata Suhadi.
    KPK pada Minggu (14/2) juga menggeledah empat lokasi yaitu di dua unit apartemen milik Ichsan Suaidi yang menjadi tersangka penyuap di Sudirman Park serta dua unit rumah tempat kediaman Andri di kawasan Gading Serpong dan di perumahan di kawasan Tangerang.
    Andri ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (12/2) malam dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengiriman putusan kasasi perkara korupsi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung.
    KPK menyangkakan kepada Andri pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Pasal itu mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com