• LSM Lingkungan Kritik Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

    0

    Tulungagung, jurnalsumatra.com – Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi mengkritik kebijakan pemerintah terkait kantong plastik berbayar karena dinilai lebih menguntungkan produsen ketimbang konsumen.
    “Itu yang diuntungkan adalah retail-retail. Kita justru harus keluar uang,” kata Direktur Eksekutif Pusat PPLH Mangkubumi Muhammad Ichwan di Tulungagung, Minggu.
    Menurut dia, seharusnya pelaku usahalah yang diwajibkan mengurangi atau membuat kantong ramah lingkungan demi menjaga kelestarian alam.
    “Seperti memanfaatkan kembali plastik bekas shampo, kantong dari karton yang mudah terurai dan sebagainya. Seharusnya produsen dan retailer besar seperti Indomart, Alfamart, Unilever dan lainnya punya kewajiban untuk memungut itu kemudian didaur ulang lagi,” kata Ichwan.
    Menurut dia, pengurangan konsumsi plastik di masyarakat sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah.
    Caranya, lanjut dia, yakni dengan memanfaatkan kembali barang kemasan serta menggunakan barang ramah lingkungan.
    “Ini malah dilimpahkan ke publik, justru peran negara itu mengedukasi. Kebijakan itu sama saja dengan menyubsidi perusahaan, bukan hanya membeli barang tapi membeli plastik,” kata Ichwan.
    Ia mengatakan pada dasarnya PPLH Mangkubumi mengapresiasi langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang bersumber dari sampah plastik.
    Namun, kata Ichwan, kebijakan plastik berbayar yang diberlakukan pemerintah seharusnya juga mewajibkan pengusaha besar dan retail menyediakan kantong ramah lingkungan.
    “Penyediaan kantong ramah lingkungan bisa diberlakukan dengan skema enam bulan pertama gratis lalu selanjutnya berbayar. Tidak seperti sekarang, belum ada sosialsasi dari pemerintah daerah para retail sudah menerapkan kantong plastik berbayar,” kata dia.
    Ichwan menjelaskan, acuan kantong plastik berbayar adalah Surat Edaran (SE) Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) RI Tahun 2016 dg menguji coba di 22 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk dua kota di Jawa Timur yakni Surabaya dan Malang.
    Kata dia, uji coba di kawasan percontohan tersebut berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak 22 Februari 2016 untuk mengimplementasikan aturan tersebut.
    Berkaitan dengan munculnya kebijakan kantong plastik berbayar itu, Ichwan mengatakan bahwa PPLH Mangkubumi mendapati sebagaian retail/swalayan di Tulungagung yang sudah menerapkan lebih awal.
    “Ini apa dasar ‘legal standing’-nya kok mereka sudah menerapkan plastik berbayar. Padahal SE Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta menyatakan bahwa Tulungagung belum termasuk kawasan (hot spot) untuk menerapakan aturan kantong plastik berbayar,” ujarnya.
    Ichwan berharap, pemerintah segera membuat regulasi setingkat peraturan pemerintah (PP) untuk menekan pergerakan sampah plastik dan kewajiban retail/industri untuk menyediakan kantong ramah lingkungan di setiap swalayan atay mini market dan pasar modern.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com