• Legislator DPRD Sulsel Diperiksa Terkait Korupsi Bansos

    0

    Makassar, jurnalsumatra.com – Dua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Yagkin Padjalangi dan Syahrir Langko, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulsel terkait dengan kasus korupsi dana bansos tahun 2008 yang merugikan negara Rp8,8 miliar.
    “Keduanya kami panggil untuk dimintai keterangannya terkait dengan kasus bansos ini,” kata Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Rabu.
    Ia mengatakan bahwa dua anggota DPRD Provinsi Sulsel yang masih aktif ini adalah mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel periode 2004–2009 yang membahas mengenai pengusulan dana bansos Sulsel pada tahun anggaran 2008.

    Noer mengatakan bahwa keduanya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Keduanya dimintai keterangannya seputar pembahasan anggaran dana bansos tahun 2008 yang mengalami peningkatan drastis setelah penetapannya.
    “Yang bersangkutan kan merupakan mantan anggota Banggar dan mengetahui banyak penganggarannya hingga penetapan anggaran,” katanya.
    Noer Adi juga mengaku jika semua yang telah diperiksa oleh penyelidik, semuanya mempunyai peluang untuk menjadi tersangka. Namun, harus didukung dengan bukti dan fakta yang kuat.
    Sekitar hampir 3 jam, mereka menjalani pemeriksaan.

    Syahrir Langko yang ditemui sejumlah awak media mengaku jika dirinya hanya sebagai anggota Banggar.
    Saat ditanya soal adanya aliran dana bansos yang pernah dia terima, Syahrir membantah.
    “Tidak sampai ke situ, soal penerimaan hanya gitu, selebihnya itu silakan tanya kepada penyelidik,” katanya.
    Syahrir mengatakan bahwa dirinya akan memberikan jawaban sesuai dengan yang ditanyakan oleh penyidik.
    Ia berharap penyelidik bisa objektif dalam menuntaskan kasus tersebut.
    “Mudah-mudahan saya tidak dijadikan tersangka karena posisi saya hanya sebagai anggota Banggar saat itu,” pungkasnya.

    Sementara itu, Yaqkin Padjalangi menjalani pemeriksaan relatif singkat karena akan menghadiri kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati di Kantor Gubernur Provinsi Sulsel.
    Diketahui, pada tahun anggaran 2008 Pemprov Sulsel telah mengucurkan anggaran sebesar Rp151 miliar untuk belanja bantuan sosial kepada beberapa lembaga, yayasan, dan organisasi dengan cara mengajukan proposal bantuan.
    Namun, dalam penyalurannya ke berbagai lembaga dianggap tidak pernah dilakukan verifikasi atas sejumlah proposal permohonan bantuan sehingga terjadi penyalahgunaan anggaran.

    Selain itu, pihak pemprov tidak pernah melakukan pendataan terhadap lembaga, yayasan, dan organisasi sebelum memberikan bantuan terhadap proposal organisasi yang tidak terdaftar pada Kesbangpol.
    Dari total 206 proposal yang diajukan, terdapat 202 proposal bantuan kepada pihak lembaga, yayasan, dan organisasi yang dinyatakan fiktif karena tidak pernah terdaftar pada Kesbangpol.
    Selain itu, juga proposal bantuan yang diajukan untuk diberikan bantuan tidak melibatkan Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) dalam melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap lembaga, yayasan, dan organisasi yang diberikan bantuan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8,87 miliar.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com