• Kejati Tunggu Audit BPKP Terkait Korupsi Embarkasi

    0

          Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Tinggi Riau menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau atas dugaan korupsi pengadaan lahan Embarkasi Haji.
    “Kami masih menunggu hasil audit dari BPKP. Jika hasilnya sudah keluar, kami segera melakukan pemberkasan untuk tahap I ke penyidik,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Mukhzan di Pekanbaru, Senin.
    Mukhzan menuturkan bahwa penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Khusus untuk tersangka, M Guntur, Mukhzan mengatakan penyidik telah meminta keterangannya selaku tersangka dalam perkara tersebut.
    Keterangan, dan alat bukti menurut Mukhzan akan membuka kasus ini ke tahapan berikutnya. Keterlibatan pihak lain bisa saja ditemukan, tidak hanya M.Guntur saja yang menjadi tersangka.
    “Ada banyak hal yang harus dilengkapi. Sejauh ini masih mengumpulkan alat-alat bukti, sehingga menjadi terang siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi ini,” jelasnya.
    Sementara itu, BPKP Perwakilan Riau menyatakan telah selesai melakukan perhitungan kerugian negara atas perkara tersebut. Perhitungan dilakukan atas dasar permintaan dari penyidik Kejati Riau.
    Dalam dugaan korupsi ini, penyidik menetapkan M Guntur sebagai tersangka berdasarkan, Surat Perintah Penyidikan Kajati Riau Nomor Print: 04.a/N.4/ Fd.1/ 05/2015 tanggal 21 Mei 2015.
    Kasus ini bermula ketika 2012 Pemprov Riau melalui Biro Tata Pemerintahan mengalokasi anggaran kegiatan pengadaan tanah asrama haji senilai Rp17.958.525.000.
    Tanah yang terletak di Kota Pekanbaru itu dimiliki beberapa warga, dengan dasar hukum berupa sertifikat tanah, SKT (Surat Keterangan Tanah), dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi). Berdasarkan penetapan harga oleh tim penilai (appraisal), harga tanah tersebut bervariasi antara Rp320.000 hingga Rp425.000 per meter.
    Penyidik Kejati Riau menduga ada penyimpangan dalam pembebasan lahan tersebut. Dugaan pelanggaran berupa harga tanah yang dibayarkan ternyata tidak berdasarkan kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan.
    Selain itu, pembayaran atas tanah juga tidak berdasarkan kepada harga nyata tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com