• Kejari Warning Pejabat Pagaralam Hoby Korupsi

    0

    PAGARALAM, jurnalsumatra.com – Kinerja penyidik dari institusi hukum juga patut diapresiasi dan diminta bergerak cepat. Jika adanya temuan indikasi penyelewengan kegiatan yang menggunakan uang negara, untuk dilakukan pengusutan. Berdasarkan data pihak Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam, beberapa tahun belakang tak sedikit PNS hingga pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Pagaralam tersandung kasus korupsi.

    Hal ini diungkapkan Kajari Kota Pagaralam, Ranu Indra SH. Menyikapi sejumlah kasus korupsi yang sudah-sudah, tentunya menjadi warning bagi pejabat atau PNS yang ada di lingkungan Pemkot.

    “Saya mengimbau kedepannya bisa ditekan dan tak ada pejabat yang tersandung masalah hukum, khususnya korupsi,” ulasnya.

    Ranu juga menegaskan sekaligus menyarankan untuk pelaksanaan kegiatan anggaran tentunya harus transparan dan pada pelaksanaannya sendiri sesuai dengan prosedur. “Contohnya, untuk pencairan kegiatan (proyek, red) disesuaikan dengan volume pengerjaan. Jika belum 100 persen, mengapa harus dibayar penuh,” singgung dia.Kendati demikian, melalui program Presiden Jokowi, Kejari siap memberikan pendampingan dan pengawalan setiap kegiatan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan kegiatan yang menggunakan anggaran negara.

    “Selain melakukan penindakan jika ada temuan indikasi korupsi, Kejari juga siap memberikan pendampingan dan pengawalan kegiatan pemerintahan daerah. Sudah ada tim TP4D yang diketuai Kasi Intel Kejari Kota Pagaralam, beranggotakan Kasi Datun beserta jaksa. Tujuannya tak lain menyelamatkan keuangan negara,” beber Ranu.Ditambahkan Kasi Intel, Budi SH, melalui Kasi Pidsus, Noly Wijaya SH, dirinya tak menampik beberapa perkara korupsi sudah putus (vonis hakim, red) sebagian lagi masih dalam proses persidangan. “Tak sedikit pejabat di lingkungan Pemkot Pagaralam tersandung masalah ini, perkaranya sudah putus oleh majelis hakim,” katanya.Dibeberkannya, perkara Seragam Linmas tahun anggaran 2012 negara dirugikan

    Rp414.882.429 berdasarkan Audit BPKP dari nilai kontrak Rp928.979.850 sementara dalam kasus ini 3 oknum PNS dan 2 orang penyedia barang dan jasa (kontraktor, red) divonis hakim. Juga perkara pembangunan sarana ibadah (masjid, red) 3 oknum PNS dan 2 orang penyedia jasa. Dalam proyek ini,

    menelan anggaran APBD Kota Pagaralam tahun 2013 sekitar Rp5 miliar sedangkan kerugian negara ditaksir Rp376 juta.Perkara lainnya, proyek Amdal lapangan terbang Atung Bungsu tahun 2007 senilai Rp580 juta. Dimana, divonis hakim pengadilan Tipikor Palembang belum lama ini 2 oknum PNS dan 2 orang dari pihak penyedia barang dan jasa. (asa)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com