• Jaksa Ajukan Kasasi Bebasnya Koruptor Penggelapan Aset

    0

         Mukomuko, jurnalsumatra.com – JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap Bustari Maller dalam perkara dugaan korupsi penggelapan aset negara yang diputuskan Pengadilan Tipikor Bengkulu.
    “Majelis hakim telah membebaskan Bustari Maller, langkah selanjutnya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA),” kata Kepala Kajari Mukomuko, Sugeng Riyanta SH MH, di Mukomuko, Senin.
    Dalam kasus yang sama, Pengadilan Tipikor Bengkulu telah memvonis Arnadi Pelm, mantan Ketua DPRD setempat, 16 bulan penjara dari tuntutan JPU dua tahun penjara.
    Sugeng mengatakan untuk Bustari Maller pihaknya menuntut 1,5 tahun penjara, namun diputuskan bebas karena Majelis Hakim menilai tidak menemukan unsur penyalahgunakan wewenang.
    Ia menyatakan pihaknya tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang membebaskan terdakwa kasus korupsi penggelapan aset negara di daerah itu.
    Untuk itu, katanya, pihaknya telah mengajukan kasasi atas keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu ke Mahkamah Konstitusi (MA).
    Selanjutnya, katanya, pihaknya masih menunggu terkait keputusan pembebasan terdakwa korupsi aset negara dari MA.
    Ia mengatakan dengan adanya putusan ini kesimpulan hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa ada perbuatan pidana dalam kasus tersebut.
    Sebelum ada putusan pidana dari majelis hakim Tipikor Bengkulu, katanya, banyak yang bertanya mengenai perkara penggelapan aset negara ini.
    “Konstruksi hukum yang kami bangun bahwa ada pihak lain dan pelaku lain terhadap yang dipertanggung jawab, pertanggung jawaban pidana, tindak pidanya ada. Buktinya Arnadi Pelm kena hukuman,” ujarnya.
    Sebanyak tiga orang terdakwa dalam kasus korupsi penggelapan aset yang merugikan negara sebesar Rp135 juta, yakni mantan bupati setempat, mantan ketua DPRD, dan mantan Sekretaris DPRD setempat.
    Ia menjelaskan, penggelapan kasus ini karena secara resmi memberikan pinjam pakai kepada mantan Ketua DPRD setempat, dan mengeluarkan surat keputusan penghapusan mobil Toyota Fortuner ini yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Sejak saat itu barang ini bukan menjadi milik negara lagi.
    “Penghapusan boleh dilakukan kalau sudah dilelang sedangkan mobil itu belum dilelang,” ujarnya lagi.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com