• Gubernur Jateng Terus Berupaya Realisasikan Kartu Tani

    0

         Semarang, jurnalsumatra.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajarannya terus berupaya merealisasikan kartu tani di semua daerah di provinsi setempat dengan berdasarkan pada data petani yang valid.
    “Kartu tani sangat penting mengingat data di dalamnya dapat digunakan untuk banyak hal, apalagi selama ini basis data pemerintah sangat lemah sehingga akibatnya pemerintah sulit mengintervensi petani dan rentan muncul penyimpangan,” katanya di Semarang, Selasa.
    Hal tersebut disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan pada acara Rapat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah 2016 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng.
    Menurut Ganjar, tanpa adanya data yang valid pada realisasi kartu tani maka anggaran subsidi berisiko tidak dapat dikendalikan dan tujuan subsidi menjadj tidak tercapai akibat banyaknya penyimpangan.
    “Seharusnya, pola penjualan pupuk bersubsidi dilakukan dengan tertutup karena penerimanya terbatas dan kartu tani dapat untuk mengontrol itu,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
    Ganjar berpendapat bahwa jika data kartu tani lengkap maka bisa diketahui berapa luasan lahan suburnya, komoditas apa yang ditanam di atasnya, dan siapa pemiliknya.
    “Dengan begitu, bisa diketahui mana petani yang kaya dan yang petani gurem sehingga subsidi yang diberikan tidak salah,” katanya.
    Subsidi itu, kata Ganjar, intinya untuk pihak yang kecil, bukan yang kaya sehingga jangan heran kalau kemudian pupuk untuk petani banyak yang diselewengkan.
    Kepala Bakorluh Jateng Sugeng Riyanto mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan pendataan petani beserta luas lahannya di 21 kabupaten/kota terkait dengan upaya realisasi kartu tani.
    “Setelah itu, pada Mei 2016 akan dilakukan uji coba kartu tani di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Grobogan, Blora, Pati, Demak, Semarang dan Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Surakarta, serta Kota Semarang,” ujarnya.
    Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jateng Chamim Irfani saat dikonfirmasi terpisah berpendapat, Pemprov Jateng harus segera memiliki data riil petani agar program kartu tani direalisasikan di semua daerah.
    “Bagaimana mau menjalankan program kartu tani kalau data petaninya tidak ada, oleh karena itu kami menyetujui alokasi anggaran pendataan petani di 21 kabupaten/kota pada APBD Murni 2016 sebesar Rp17 miliar,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com