• Giliran Wakil Wali Kota Parepare Diperiksa Kejati

    0

         Makassar, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali melakukan pemeriksaan dan kali ini Wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada diperiksa oleh penyidik pidana khusus dalam kasus dugaan pungutan liar berupa panjar uang muka kios di pasar Lakessi.
    “Kemarin Pak Sekda sudah kita periksa dan hari ini kembali kita lakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Kamis.
    Selain Wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada yang menjalani pemeriksaan, tiga orang lainnya yakni Kabag Keuangan, Jamal Achmad ; Kepala Badan Lingkungan Hidup, Amir Lolo dan Penelaah Bidang Ekonomi Pemkot Parepare Anwar Thalib.
    Noer Adi mengatakan, keempatnya menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangannya terkait adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di Pasar Lakessi, Parepare. Keempatnya ini diperiksa sebagai saksi.
    “Keempatnya kita panggil untuk dimintai keterangannya soal kasus Pasar Lakessi. Dalam kasus ini masih penyelidikan dan mereka semuanya itu masih berstatus sebagai saksi,” katanya.
    Dalam kasus ini kata Noer, pihak penyidik belum bisa menetapkan tersangka. Walaupun kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun pihaknya akan sangat berhati-hati dalam menentukan tersangka.
    “Harus melalui ekspos dulu, baru setelah itu kita bisa umumkan tersangkanya. Nanti dalam ekspose di hadapan Kajati akan diketahui siapa pihak yang paling beranggung jawab,” tandasnya.
    Wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada usai diperiksa mengatakan bahwa dirinya hanya diminta untuk menjelaskan mengenai penganggaran pembangunan Pasar Lakessi.
    Faisal mengaku jika pasar tersebut dibangun menggunakan dana APBD serta pinjaman dari Bank Dunia yang nilai proyek pembangunan pasar itu sebesar Rp 41 miliar.
    “Pembangunannya saya rasa tidak ada masalah dan sudah sesuai spesifikasi,” terangnya.
    Faisal menyebutkan bahwa uang muka pembayaran yang dipungut dari pemilik kios sebesar Rp1,67 miliar itu telah disetorkan ke pejabat berwenang untuk selanjutnya dimasukkan ke kas daerah.
    Sebelumnya, bedasarkan bukti awal dalam kasus ini, ada bukti kwitansi pungutan dari 1.600 pemilik lods yang dipungut sejak 2012 berupa lembar deposit tabungan di Bank Bukopin Parepare.
    “Bukti awalnya itu kwitansi pungutan kemudian bukti penarikan dari Bank Bukopin dan penyerahan uang ke Perindagkop disetorkan ke Bank Sulsel,” sebutnya.
    Selain itu juga berkas penyetoran dana uang muka tersebut baru diserahkan pada tahun 2013 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk disetorkan ke Bank Sulsel, sejak dipungut dari tahun 2012 lalu.
    Berkas Laporan, tutur Mulyadi, terkait adanya dugaan pungutan liar yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, sebesar Rp1,6 miliar yang kemudian diendapkan di Bank swasta.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com