• DPD Dukung Revisi UU Utamakan Perlindungan TKI

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Komite III DPD RI yang membidangi salah satunya tenaga kerja dan transmigrasi mendukung revisi UU No 39/2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengutamakan jaminan perlindungan daripada fokus pada penempatan tenaga kerja.
    “RUU yang baru harus fokus kepada pengawasan TKI agar mereka benar-benar mendapat perlindungan mulai dari proses pengurusan dokumen, pelatihan, penyediaan lowongan kerja dan perlindungan terhadap TKI selama bekerja di luar negeri,” kata salah satu anggota Komite III DPD RI asal NTT Abraham Litanto dalam keterangan tertulis rapat kerja bersama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri di Jakarta, Senin.
    Abraham mengatakan dirinya menjumpai sejumlah TKI di daerah yang mengalami penipuan dalam pengurusan keberangkatan luar negeri, bahkan pelakunya adalah pejabat pemerintahan yang seharusnya memberikan perlindungan.
    Komite III mengusulkan agar jaminan perlindungan TKI diutamakan dalam revisi UU karena aturan saat ini dinilai lebih fokus pada bisnis penempatan tenaga kerja.
    Senada dengan itu, anggota Komite III DPD lainnya Ahmad Sadeli Karim meminta pemerintah proaktif memfasilitasi warga negara Indonesia yang mencari peluang kerja di luar negeri serta dapat mengantisipasi dampak negatif atau positif tenaga kerja atas pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
    Sementara itu, anggota lainnya Mervin Komber dari Papua Barat menyoroti tentang kebijakan sistem penggajian antara tenaga kerja asing dan lokal.
    Menurutnya, sebagian tenaga kerja asing di Papua memiliki keterampilan setingkat dengan tenaga kerja lokal, tetapi perusahaan cenderung memberikan gaji lebih besar kepada tenaga asing.
    Selain itu, anggota lainnya Eni Khairani dari Bengkulu mempertanyakan kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) di sejumlah daerah yang jauh dari kategori layak.
    “BLK sudah banyak yang tua atau tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Pelatih atau instruktur yang ada juga kurang kreatif. Ini persoalan di daerah. Belum lagi daya tampungnya yang tidak mencukup calon tenaga kerja,” kata Eni.
    Menanggapi hal itu, Menteri Tenaga Kerha Hanif Dhakiri mengatakan sepakat melakukan pembenagan terhadap BLK di daerah dan menilai sumber daya manusia di Indonesia cukup banyak yang berpengalaman, namun tidak memiliki sertifikat kemampuan.
    Akibatnya, tenaga kerja tersebut tidak diakui oleh dunia industri. Pemerintah pun akan memberikan pelatihan dan sertifikasi profesi kepada tenaga kerja tersebut.
    “Tantangan kita untuk memastikan agar mereka yang tidak memiliki keterampilan menjadi terampil dan yang punya pengalaman bisa diakui dan memiliki sertifikat profesi,” kata Menteri Hanif.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com