• BPJS Watch Sesalkan DPR Lambat Kirim Nama

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyesalkan keterlambatan DPR mengirimkan nama-nama calon direksi dan Dewan Pengawas BPJS ke Presiden Joko Widodo.
    “Padahal, seharusnya per 1 Januari 2016 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sudah memiliki direksi dan Dewas definitif,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
    Dia menjelaskan karena proses seleksi yang waktunya pendek dan kemudian DPR sudah memasuki masa reses maka proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Dewas dari unsur Pekerja, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat menjadi tertunda dan baru dilakukan di bulan Januari lalu.
    Menurut dia, setelah calon-calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2 Februari lalu, seharusnya Ketua DPR segera mengirimkan nama-nama calon terpilih tersebut ke Presiden tanggal 3 Februari.
    “Sehingga dalam waktu paling lambat 10 hari kerja (yaitu tanggal 17 Februari) Presiden sudah bisa mengumumkan jajaran direksi dan Dewas yang baru,sesuai amanat Pasal 32 ayat 1 dan 3 Perpres no. 81 tahun 2015,” ujarnya.
    Timboel menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, ternyata Ketua DPR baru mengirimkan nama-nama calon Dewas terpilih ke Presiden hari Jumat (12/2). Hal itu menurut dia, Presiden berdasarkan Pasal 32 tersebut, masih mempunyai waktu untuk mengumumkannya paling lambat tanggal 25 Februari 2016 yaitu 10 hari kerja sejak tanggal 12 Februari.
    “BPJS Watch menyesalkan keterlambatan pengiriman nama-nama Dewas terpilih oleh Ketua DPR ke Presiden,” katanya.
    Menurut dia, dengan adanya keterlambatan ini maka masa kerja pelaksana tugas (Plt) Direksi dan Dewas periode lalu terus diperpanjang.
    Dia melihat adanya unsur kesengajaan dari DPR untuk segera mengirimkan nama-nama Dewas terpilih ke Presiden.
    “BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sangat membutuhkan adanya Direksi dan Dewas Definitif sesegera mungkin sehingga Tugas dan Kewenangan Direksi dan Dewas dapat segera dilaksanakan,” katanya.
    Dia menjelaskan, salah satu akibat buruk dari keterlambatan penentuan Direksi dan Dewas Definitif oleh Presiden tersebut, Plt Direksi BPJS Ketenagakerjaan pada akhir bulan Januari lalu melakukan mutasi pejabat secara besar-besaran di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com