• BKD : Perekrutan Tenaga Harian Lepas Langgar Aturan

    0

        Karawang, jurnalsumatra.com – Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan perekrutan tenaga harian lepas di lingkungan pemerintah daerah setempat melanggar ketentuan yang berlaku, karena tidak ada dasar hukumnya.
    Kepala Bidang Pengadaan Pegawai dan Data Badan Kepegawaian dan Diklat setempat Topik Mulyana, di Karawang, Senin, mengakui kondisi di lapangan banyak sebagian besar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang merekrut tenaga harian lepas.
    Perekrutan tenaga harian lepas tersebut disinyalir dilakukan ilegal. Sebab Badan Kepegawaian dan Diklat Karawang tidak pernah mengizinkan perekrutan tenaga harian lepas.
    Badan Kepegawaian dan Diklat Karawang tidak mengizinkan perekrutan tenaga harian lepas karena tidak ada dasar hukumnya. Bahkan hal tersebut dilarang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005.
    Meski diakui banyak tenaga harian lepas di hampir semua organisasi perangkat daerah, termasuk di Sekretariat DPRD Karawang, tetapi Badan Kepegawaian dan Diklat setempat tidak mempunyai data tenaga harian lepas.
    “Kami mengacu ketentuan hukum dalam melakukan perekrutan. Jadi tidak ada data jumlah tenaga honorer atau tenaga harian lepas. Data itu ada di masing-masing organisasi perangkat daerah yang merekrut tenaga harian lepas,” kata dia.
    Jika melakukan perekrutan tenaga harian lepas, kata dia, organisasi perangkat daerah tidak boleh mempekerjakannya di bidang administrasi.
    “Tenaga harian lepas kalaupun itu direkrut hanya dalam kegiatan tertentu saja,” kata Topik.
    Ditanya tentang keberadaan tenaga harian lepas di hampir seluruh organisasi perangkat daerah lingkungan Pemkab Karawang, Badan Kepegawaian dan Diklat setempat akan menangani permasalahan tersebut.
    Ia mengaku akan mengumpulkan para kepala organisasi perangkat daerah untuk membahas hal itu. Sebab dalam ketentuan yang berlaku, pegawai pemerintah hanya ada dua kategori, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Kontrak (P2K).(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com