• Beranda – Pansus DPRD Rekomendasikan Penonaktifan Direksi Perusda Banongan

    0

    Situbondo, jurnalsumatra.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, merekomendasikan agar Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Banongan dinonaktifkan dan dilakukan pergantian karena dinilai gagal dalam mengelola perusahaan.
    “Rekomendasi Pansus DPRD ini bukan tanpa alasan. Temuan dan analisa pansus, yakni banyaknya pencataatan dan penggunaan anggaran yang tidak konsisten dalam pencatatan keuangan dan realisasi keuangan di Perusda Banongan,” ujar Ketua Pansus DPRD Situbondo Hadi Priyanto di Situbondo, Jumat.
    Ia menjelaskan bahwa rekomendasi itu dikeluarkan setelah pansus menganalisa dan mengkaji pendapatan asli daerah (PAD) dari Perusahaan Daerah Banongan, yang terletak di Kecamatan Asembagus itu terus merugi.
    Hadi Priyanto juga memaparkan biaya tebang angkut tebu pada tahun 2013 hingga 2014 dinilai terlalu mahal. Ia membandingkan pada 2015 dengan kapasitas produksi tebu 94.634 kuintal atau 94 ton, biaya tebang angkut Rp356 juta lebih, sementara produksi tebu pada 2013 hanya 21.234 kuintal mengeluarkan biaya tebang sampai Rp478 juta lebih, dan pada 2014 dengan produksi tebu 49.000 kuintal, biaya tebang angkutnya mencapai Rp560 juta lebih.
    “Artinya hasil produksi meningkat dua kali lipat setiap tahun, akan tetapi pendapatannya tidak mengalami kenaikan. Oleh karena itulah atas temuan pansus, saya selaku Ketua Pansus Perusda Banongan, meminta kepada Pj Bupati dan Inspektorat serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk melakukan audit keuangan hasil rekomendasi pansus,” kata politisi Partai Demokrat ini.
    Hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota pansus Perusda Banongan Fahrudi Apriawan. Ia mengatakan melihat PAD dari perusahaan itu yang jauh di bawah rata-rata, maka Perusda Banongan dinilai gagal dalam pengelolaan.
    Padahal, kata dia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan aset ratusan hektare tanaman tebu itu diharapkan mampu menunjang PAD mengingat kekayaan yang dimiliki Perusda Banongan sangat berpotensi untuk menghasilkan keuntungan besar.
    Ia juga menilai Direksi Perusda Banongan selama ini tidak serius dalam mengelola perkebunan tebu yang terbukti dari pendapatan sangat kecil, dan bahkan tahun 2015 rugi ratusan juta rupiah.
    “Karena saya juga petani tebu sangat aneh melihat selama ini PAD dari Banongan semakin lama bukan semakin meningkat, malah semakin anjlok, sebaiknya diswastakan saja. Minimnya PAD yang diperoleh oleh Perusda Banongan itu menjadi sangat janggal, mengingat adanya kerja sama antara Perusda Banongan dan PG Olean dalam penjualan hasil perkebunan tebu,” katanya.
    Belum lagi, kata dia, pada tahun sebelumnya lahan perkebunan tebu di Perusda Banongan sudah dilakukan pebongkaran, yang seharusnya kualitas tebunya akan meningkat dari kondisi sebelumnya.
    “Kita asumsikan, sejelekżjeleknya tebu satu hektare minimal mendapat tiga juta, kemudian dikalikan luas tebu di Banongan, kita bulatkan menjadi 300 hektare saja. Berati sudah Rp900 juta, hampir Rp1 miliar, sedangkan pendapatan saat ini malah rugi ratusan juta,” kata Fahrudi.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo Syaifullah membenarkan jika pihaknya sudah menerima surat rekomendasi dari pansus DPRD untuk menonaktifkan Direksi Perusda Banongan.
    “Nanti kami sampaikan kepada Pj Bupati, dan kita juga akan melakukan evaluasi terhadap Direksi Perusda Banongan,” katanya.
    Sementara itu Direktur Perusda Banongan Ir Yasin, saat dihubungi melalui telepon selulernya untuk dikonfirmasi tidak menjawab.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com