• Asian Games Palembang Bebas Gepeng dan Preman

    0
    Asian Games Palembang Bebas Gepeng dan Preman

    Asian Games Palembang Bebas Gepeng dan Preman

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Berbagai upaya untuk mewujudkan Kota yang aman dan tertib Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokus dalam tugasnya menertibkan preman, gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Palembang. Hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Palembang yang akan menjadi lokasi Asian Games 2018 lebih aman, tertib dan nyaman.

    Hal itu diungkapkan Plt Kepala SatpolPP Sumsel Leni Milana, ditemui diruang kerjanya, Rabu, (24/2). Diakuinya, usai dari perbincangan saat coffee morning bersama Kapolda Sumsel di Gedung Catur Sakti Mapolda Sumsel, bersama instansi di Sumsel berkomitmen sinergis untuk mengamankan Sumsel. “Tugas PolPP sangat banyak baik Sumsel ataupun kota Palembang harus bersatu padu,” ungkapnya.

    Diakuinya premanisme atau gepeng sudah sangat banyak menyebar di Palembang dan meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, juga bisa membuat nilai tak baik bagi Palembang.

    “Semua pihak harus bisa memelihara ketertiban dan kepentingan umum,” ucapnya. Memang, kata dia, gepeng di Kota Palembang yang berada di lampu-lampu merah sudah ditertibkan. Alias tak ada lagi sebab sudah ada pemantauan dan sorotan dari instansi terkait.

    Namun, diakui Leni, masih banyak gepeng yang berada di JPO (jembatan penyebrangan orang), pasar, dan sebagainya. Setelah operasi nantinya, maka para gepeng itu akan dibina oleh Dinsos Kota Palembang. Mulai dari dua minggu hingga waktu yang cukup lama.

    PolPP Sumsel juga bersama kabupaten/kota sudah memetakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi project selama 2016.

    Project ini merupakan target yang perlu ditangani PolPP Sumsel. Diantaranya premanisme dan pungli di 16 titik di Muratara. Lalu ada bangunan liar semi permanen berupa warung remang-remang di bahu jalan negara di Muara Enim.

    “Sebelumnya Polpp Muara Enim sudah tertibkan. Tapi warga menolak karena merasa berada di jalan negara maka yang berhak adalah provinsi,” ucapnya.

    Di Banyuasin, ada juga gangguan berupa bangunan liar dan pedagang kaki lima dan miras. Palembang-Banyuasin tercatat ada bangunan liar dan pedagang kaki lima di 24 titik. Yakni bagian sebelah kanan bahu jalan Gubernur HA Bastari Jakabaring.

    “Terakhir di Lahat ada warung remang-remang dan Miras di 30 titik. Ini yang bakal kita tertibkan,” jelasnya.

    Ia menuturkan, permasalahan bangunan liar yang berada diatas lahan pemerintah adalah hal yang umumnya terjadi. Banyak warga yang nekad membangun diatas jalan trotoar, tanah pemerintah dan sebagainya.

    “Jadi kita upayakan dengan cara sosialisasi terlebih dahulu. Lalu kita beri pembinaan. Dan barulah kita beri peringatan lisan, tertulis. Jika sudah lewati 21 hari setelah peringatan maka kita terpaksa ambil cara lain,” terangnya.

    Dalam melaksanakan tugasnya, pihaknya berterima kasih dengan Kapolda Sumsel yang sudah membantu dalam upaya penertiban itu. Sebab, selama ini mungkin ada beberapa kendala dalam hal perdata dan pidana.

    “Dengan dorongan dari Kapolda Sumsel, kami yakin penertiban baik premanisme, gepeng, bangunan liar, dan sebagainya bisa jalan dengan baik,” tandasnya. (yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com