• Ternate Masuk Zona Merah Punya Kepatuhan Rendah

    0

         Ternate, jurnalsumatra.com – Ombudsman memaparkan hasil penelitian dengan memasukkan Kota Ternate, Maluku Utara pada zona merah dan memiliki kepatuhan sangat rendah.
    “Penelitian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap stadar pelayanan publik, kepatuhan publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas dan efektif pengawasan dan Ternate masuk zona merah,” kata Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana di Ternate, Senin.
    Dia mengatakan, hasil penelitian menunjukan rendahnya kepatuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) terhadap implementasi standar pelayanan publik dalam berbagai bentuk.
    “Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Maret-Mei 2015 di Pemda Kota Ternate, dari 21 produk administrasi termasuk dalam zona merah dengan predikat Kepatuhan Rendah,” katanya.
    Surat tersebut nomor: 1282/ORI-SPT/XII/2015 terkait Hasil Penelitian Kepatuhan atas pelak- sanaan UU No: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan hasil penelitian itu, menurut Danang, Ombudsman menyarankan agar memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan SKPD yang produk layanan telah mendapatkan zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
    “Harus memberikan teguran dan dan mendorong para pimpinan SKPD yang produk layanan nya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing,” katanya.
    Danang menjelaskan, masih jauh bila dibanding nilai kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
    Bahkan, dalam kategori kabupaten/kota, yakni Pemkot Ternate sebanyak 11 SKPD masuk dalam kategori zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, zona kuning (sedang) dan hanya satu SKPD, yaitu Dinas Dukcapil yang masuk dalam zona hijau (tinggi).
    ¿Penilaian kabupaten/kota, yaitu nilai 0 ¿ 50 dengan tingkat kepatuhan rendah masuk zona merah, sedangkan nilai 51-80 dengan tingkat kepatuhan sedang (zona kuning) dan nilai 81-100 tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau),¿ katanya.
    Hasil penilaian ini, kata Danang, perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen pimpinan dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan  publik sebagai pelaksanaan Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com