• Realisasi PBB P2 Sleman Tidak Capai Target

    0

    Sleman, jurnalsumatra.com – Realisasi pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangungan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2015 tidak mencapai target.
    “Realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 2015 belum terealisasi 100 persen. Dari sebesar Rp70,5 miliar realisasinya baru mencapai Rp53,9 miliar atau sebesar 76,43 persen dari pokok ketetapan akhir,” kata Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi pada penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Rabu.
    Menurut dia, pada 2016 ini, pokok ketetapan massal sebesar Rp76,3 miliar dengan SPPT PBB P2 sebanyak 606.135 buah.
    “Diharapkan pokok ketetapan PBB P2 pada 2016 ini dapat tercapai sepenuhnya, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah, yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” katanya.
    Ia mengatakan, diharapkan, seluruh aparat terutama aparat di Dinas Pendapatan Daerah, untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya.
    “Jika ada masyarakat yang mengajukan keberatan dan keringanan pajak terhutang, diharapkan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Dengan langkah tersebut diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan semakin meningkat,” katanya.
    Gatot mengatakan, kepada seluruh aparat desa yang menangani PBB juga diimbau untuk bersikap proaktif dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa harus menunggu tim dari kecamatan maupun kabupaten.
    “Dengan upaya tersebut maka penerimaan PBB 2016 ini dapat berhasil mencapai 100 persen,” katanya.
    Ia mengatakan, bagi desa-desa yang masih menerima penitipan pembayaran PBB dan kolektif dari masyarakat, mohon agar amanah tersebut dilaksanakan dan disampaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat dapat dengan senang hati membayar pajak tepat pada waktunya.
    “Namun demikian kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bukan sesuatu yang berdiri sendiri, perlu diimbangi dengan profesionalisme aparatur pajak, transparansi, akuntabilitas termasuk kecepatan penyampaian SPPT kepada masyarakat,” katanya.
    Menurut dia, tidak dapat dipungkiri bahwa belum semua anggota masyarakat kita, memiliki kesa苓a訃苔n penuh untuk membayar pajak, apalagi membayar tepat pada waktunya dan tertib administrasi.
    “Kepada seluruh wajib pajak selektif diimbau untuk dapat segera membayar PBB P2 sebelum tanggal jatuh tempo, pada 30 September 2016 mendatang,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com