• Program Bina Lingkungan Pendidikan Bandarlampung Terancam Terhenti

    0

        Bandarlampung, jurnalsumatra.com – Program bina lingkungan (biling) bidang pendidikan Pemerintah Kota Bandarlampung terancam tidak akan dilanjutkan, karena mulai tahun 2017 pengelolaan pendidikan menengah akan dikelola pemerintah provinsi.
    “Memang benar nantinya tata kelola khusus tingkat SMA/SMK di Bandarlampung akan dikelola oleh provinsi, tapi kami berharap program biling tingkat SMA/SMK yang sudah kami lakukan tetap berjalan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung, Suhendar, di Bandarlampung, Kamis.
    Dia mengatakan, pemkot ada kekhawatiran jika pemerintah provinsi (pemprov) tidak melanjutkan program pendidikan ini, dan ribuan peserta biling akan terbengkalai.
    Dia mengharapkan, pemprov bersedia melanjutkan program tersebut, terlebih ini untuk membantu warga kurang mampu.
    “Kami berharap pemprov bisa melanjutkan progam tersebut, ini juga harapan bapak Herman HN (wali kota terpilih),” kata dia.
    Perlu diketahui, yang dikelola provinsi hanya untuk SMA/SMK untuk SMP masih dikelola oleh pemkot sehingga program biling itu tetap berjalan.
    Dia menjelaskan, saat ini pengalihan aset sekolah masih dalam tahap inventarisasi. Pada Maret-Oktober 2016 akan dimulai serah terima P2D dari kabupaten/kota ke provinsi.
    Pada 1 Januari 2017 semua aset SMA/SMK harus sudah dikelola oleh pemprov, mulai dari gedung sekolah, guru hingga siswa semua dinaungi Disdikbud Provinsi Lampung.
    Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdikbud Provinsi Lampung, Teguh Irianto mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan melanjutkan biling atau tidak, sebab kebijakan itu harus disesauikan dengan kondisi keuangan.
    “Kami belum bisa pastikan, sebab akan dilihat dulu seperti apa sistemnya. Untuk itu kami akan belajar tentang progam tersebut ke Palembang, sebab mereka sudah menerapkannya,” katanya..
    Ia mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk mengakomodasi program tersebut, akan tetapi masalahnya tidak semua daerah memiliki program tersebut.
    Jika hanya memberikan program biling kepada daerah yang telah melaksanakannya, dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan.
    Sementara tidak semua warga Kota Bandarlampung setuju dengan prgram bina lingkungan tersebut, karena kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah tidak begitu jelas.
    “Ada tetangga yang orang tuanya pekerja pencuci kendaraan dan ibunya mencuci pakaian, lantaran rumahnya ada sepeda motor dan lantai serta dinding rumah sudah semen, tdak lolos. Kalau soal sepeda motor sekarang ini kan mudah mendapatkannya secara kredit,” kata Pai, warga Kedaton, Bandarlampung.
    Warga lainnya Nasrul mengatakan, banyak peserta biling yang ke sekolah menggunakan kendaraan khususnya sepeda motor sendiri serta telepon genggamnya jenis terbaru yang pasti harganya tidak murah.
    “Saya sempat berbincang dengan salah seorang guru, mereka ‘nyerah’ menangani siswa jaur biling. Banyak yang bandel, bahkan ada yang sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com