• PPID Musi Banyuasin Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

    0

    Musi Banyuasin, Sumsel, jurnalsumatra.com – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berupaya meningkatkan penerapan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
    “Meskipun selama ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dinilai berbagai pihak telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, kinerjanya dalam menerapkan UU tersebut akan didorong lebih baik lagi,” kata Sekda Musi Banyuasin Sohan Majid, di Sekayu, Selasa.
    Menurut dia, untuk meningkatkan penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, standar operasional prosedur atau SOP pelayanan informasi publik yang diterapkan selama ini akan dioptimalkan dan pelaksanaannya diawasi secara ketat.
    Dalam SOP pelayanan informasi publik diatur mengenai cara masyarakat mengajukan permohonan informasi publik, penyediaan informasi dan dokumentasi, serta SOP pengajuan keberatan atau penyelesaian sengketa informasi kepada PPID.
    Dalam SOP itu dipertegas tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID Pembantu, dan Panitia Pertimbangan.
    Kemudian juga diatur proses tahapan yang bisa ditempuh masyarakat jika ingin mengajukan permohonan informasi publik kepada pejabat PPID serta persyaratan yang harus dipenuhi seperti melampirkan data identitas diri berupa Kartu Tanda Pengenal/Penduduk Elektronik (e-KTP).
    Sedangkan khusus bagi masyarakat yang mewakili organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), selain menyertakan identitas berupa e-KTP juga harus melampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat setempat, katanya.
    Menurut dia dengan mengoptimalkan SOP tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat ke depan bisa lebih baik dan dapat dihindari terjadinya pelanggaran Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
    Dalam UU KIP menjamin semua orang untuk memperoleh informasi karena merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
    Berdasarkan kondisi tersebut keberadaan PPID Bagian Humas Setda dan Dinas Dishubkominfo Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan amanat UUD 1945 melalui UU KIP itu, dinilai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan paling menonjol dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu, ujar dia pula.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com