• Penutupan Citymall, “Harga Mati”

    0
    Penutupan Citymall, "Harga Mati"

    Penutupan Citymall, “Harga Mati”

    Lahat, jurnalsumatra.com – Sekelompok massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Lingkungan, Senin (18/1) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lahat. Kedatangan massa yang berjumlah sekitar 25 orang ini, guna menuntut agar pihak pemerintah daerah beserta wakil rakyat mendesak pihak PT Kalingga Murda yang mengelola pembangunan City Mall yang ada dikawasan Lembayung itu dihentikan.

    “Kami masyarakat peduli lingkungan menentang pembangunan City Mall yang akan merusak lingkungan. Karena pada prosedur ijin mendirikan bangunan (IMB) ijin lingkungan, dan juga izin operasionalnya belum ada,” ujar Safrudin selaku koordinator aksi unjuk rasa tersebut.

    Sedangkan Khairul, selaku orator aksi menegaskan. Bahwa pihaknya mengutuk keras kegiatan pembanguna City Mall. Menurut mereka, jika pemerintah daerah dan wakil rakyat tidak mampu menghentikan kegiatan pembangunan City Mall tersebut. Maka pihaknya akan menggelar aksi lebih besar lagi, dengan jumlah massa yang lebih banyak.

    “Intinya, tutup City Mall. adalah harga mati dari kami, dan kami minta kepada wakil rakyat serta pemerintah daerah yang punya hati nurani memanggil pihak pengusaha pembangunan City Mall itu, dan harus dihentikan sekarang juga,” ujarnya.

    Menyikapi tuntutan demonstran ini, Bupati Lahat, melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) H Ali Afandi, M.Pdi, mengatakan bahwa persoalan izin Amdal, IMB dan izin operasional terkait kegiatan pembangunan City Mall seperti yang tudingkan bahwa pihak pemerintah dan DPRD Sedang Tidur itu tidak benar.
    “Pembangunan City Mall itu bukan tidak memiliki izin, tapi izinnya masih dalam proses. Jadi belum selesai proses izinnya. Bukan berarti, tidak ada izin,” ujar Ali.

    Semaentara itu, Wakil ketua II DPRD Lahat, Drs Farhan Berza MM MBA membentah keras jika pihaknya tidak menindaklanjuti tuntutan massa seperti yang tertuang dalam pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu.

    “Kami di DPRD sudah dengar dan baca dari media, bahwa pembangunan City Mall itu bermasalah. Makanya kami minta agar rekan rekan pendemo untuk bersabar,” tutur Farhan.

    Bahkan, sambung Farhan, Pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak menajemen PT Kalingga Murda terkait pemberitaan mengenai izin bangunan City Mall.

    “Malah sebenarnya pada jam 9 hari ini, kami jadwal kan ada pertemuan dengan pihak pengusahanya dan juga dinas terkait perizinannya. Tapi karena pihak PT Kalingga Mitra berhalangan hadir, maka pertemuan nya ditunda. Surat permohonan penenundaannya pun sudah kami terima. Jadi bukan kami tidak memprosesnya, untuk itu kami minta kesabarannya,” terangnya.

    Hingga aksi berakhir sekitar pukul 11, siang kemarin. Belum ada kesimpulan yang dapat menjadi acuan semua pihak. Sebab, baik pihak pemerintah, DPRD, dan massa tidak menemukan kata sepakat. Dan pihak DPRD juga tidak akan menghalangi semua langkah langkah pendemo kedepannya.

    “Kami akan tindak lanjuti tuntutan kalian, dan kami akan tetap bekerja sesuai prosedur dan aturan yang ada. Kalau adik adik ingin mengambil langkah lain silahkan saja, itu hak kalian,” tandas Farhan.

    Terpisah, Ayeng, selaku warga Desa Manggul dimana lokasi City Mall dibangun itu sangat kecewa dan menyesalkan sikap para pendemo yang mengacungkan telunjuknya kearah muka Kapala BLH dan anggota DPRD. Terlebih lagi menurut Ayeng, ratusan warga Desa Manggul itu akan dipekerjakan di City Mall tersebut.

    “Kalau memang pembangunan City Mall itu dihambat, maka akan dikemakakan nasib ratusan karyawan yang sudah banyak berharap kerja di City Mall itu,” ungkap Ayeng. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com