• Pemprov Sumsel Menangkan Gugatan Tanah Masjid Raya

    0
    kuasa hukum pemprov sumsel Ardiansyah

    kuasa hukum pemprov sumsel Ardiansyah

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Setelah sekian lamanya gugatan bagian lahan hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya seluas 9 hektar akhirnya proses persidangan mengenai sengketa lahan yang akan dibangun masjid Raya Jakabaring membuahkan hasil dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memenangkan gugatan kepemilikan lahan pembangunan Masjid Raya Jakabaring Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri setempat pada Senin (18/1).

    Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Ardiansyah kepada wartawan usai menghadiri sidang di kantor gubernur mengatakan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Palembang bahwa gugatan dari masyarakat itu tidak diterima.

    Dalam sidang yang berlangsung Senin (18/1) di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Hakim Parlas Nababan memenangkan Pemerintah Provinsi Sumsel atas gugatan bagian lahan hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya seluas 9 hektar di persil 155 dengan luas sekitar 8 ribu meterpersegi.

    Menurut hakim tersebut, pihak penggugat tidak memberikan bukti yang jelas mengenai batas-batas lahan tersebut.

    “Perkara nomor 84/ptt.G/2015/pn_Plg. Diputuskan hari ini yang dihadiri kuasa hukum para pihak. Pemprov Sumsel selaku tergugat satu dan Yayasan Masjid Raya Sriwiaya, telah dimenangkan. Dalam pokok perkara ini, gugatan penggugat tidak diterima, dan penggugat wajib membayar ongkos perkara,” terangnya saat ditemui jurnalsumatra.com di Pemprov Sumsel, Senin (18/1).

    Dijelaskan Ardiansyah, pihak penggugat yang terdiri Syahril bin Bulhasan penggugat I, Nirwati binti Bulhasan penggugat II, dan Yusna penggugat III, dengan penasehat hukum Aliun Aziz dan rekan menggugat Pemprov Sumsel, Yayasan Masjid Raya Sriwijaya, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pihak penggugat menyatakan Pemprov Sumsel belum membayar ganti rugi atas lahan di persil 155 dengan luas 8.956 meter persegi.

    Ardiyansyah menjelaskan, berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemprov Sumsel, pembayaran ganti rugi atas lahan dipersil 155 telah dilakukan dengan luasan lahan sekitar 7.070 meterpersegi dan diserahkan kepada keluarga Madani dan Bashir.

    “Pada persil 155 berdasarkan dokumen Pemprov Sumsel, sudah diganti rugi,” paparnya. Menurutnya, berdasarkan amar putusan tersebut. Gugatan penggugat tidak diterima dan diwajibkan membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.126.000.

    Ardi menambahkan, pihaknya akan mempersiapkan kontra memori banding apabila pihak penggugat melakukan upaya banding atas amar keputusan yang telah disampaikan majelis hakim. “PN Palembang memberikan kesempatan upaya banding ke pengadilan. Kami akan melakukan kontra memori banding atas banding tadi. Namun waktu yang diberikan 14 hari sejak hari ini,” paparnya.

    Dalam amar keputusan tersebut, majelis hakim mempunyai pertimbangan, tentang gugatan penggugat kabur, perubahan gugatan, gugatan kurang pihak. Berdasarkan hukum dalam fakta perkara, hakim Parlas Nababab memenangkan perkara pada saat pemeriksaan sidang setempat dilapangan sehingga, hakim berkesimpulan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

    Duduk perkara dalam kasus tersebut, bahwa penggugat I dan II adalah ahli waris dari almarhum H. Bulhasan bin Dungut yang telah meninggal dunia pada 1993 dan almarhumah Hj Fatimah binti Abdul Gopar yang meninggal pada 1995. Lahan yang menjadi sengketa dahulu dikenal RT 27 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang sekarang dipinggir Jalan Gubernur H Bastari-Jakabaring, RT 27 Kelurahan 8 Ulu.

    Seluruh tanah milik penggugat Cq penggugat I, penggugat II, dan penggugat III terkena pembebasan tanah oleh tergugat I dan baru dibayar ganti ruginya sebagian yaitu luas tanah 667 Meter persegi. Sedangkan, sisanya seluas lebih kurang 8.289 meter persegi belum dibayar tergugat I

    Hal ini karena isi gugatan antara lain penggugat tidak bisa menunjukan bukti secara jelas batas lahan tersebut, ujar dia. Jadi dengan tidak ada bukti batas yang jelas itu maka gugatan dianggap kabur sehingga tidak diterima, kata dia.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tetapi bila penggugat tidak mengajukan banding selama waktu ditentukan itu maka keputusan tersebut sudah final. Sebagaimana lahan yang digugat seluas 8.000 meter persegi lebih dan gugatan mulai diajukan pada 25 Mei 2015, kata dia.

    Penggugat sendiri atas nama Syahril, Nirwati dan Yusni yang diajukan melalui kuasa hukum mereka. Isi gugatan sendiri antara lain lahan tersebut belum diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat. Menurut dia, padahal lahan akan dibangun masjid yang nantinya menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel itu semuanya sudah diganti rugi.

    Masjid Raya Jakabaring Palembang akan dibangun di lahan seluas 9 Hektar dan areal itu adalah milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang telah dihibahkan kepada Yayasan Pembangunan masjid. (yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com