• PEMPROV JATIM Tetapkan Daerah Perlu Siaga Banjir

    0

    Surabaya, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 38 daerah se-provinsi setempat untuk perlu siaga banjir dan tanah longsor yang berlaku sejak awal Januari 2016 hingga dua bulan ke depan.
    “Sudah ada penetapan suratnya dari Gubernur dan berlaku untuk semua kabupaten/kota,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Sudarmawan kepada wartawan di Surabaya, Senin.
    Adanya surat tersebut, kata dia, untuk mengingatkan kepala daerah dan BPBD setempat bersiap menghadapi banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di musim hujan.
    Selaku penanggung jawab penanggulangan bencana, kata dia, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jatim terkait untuk memproduk rencana aksi terpandu banjir dan tanah longsor sebagai panduan operasional, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
    Menurut dia, ancaman banjir dan tanah longsor sangat berpotensi di seluruh daerah, namun dibedakan menjadi tiga kriteria, yaitu tinggi, menengah dan rendah.
    “Prioritas dan mendapat perhatian lebih adalah yang tinggi, yakni di daerah yang memiliki sungai, laut dan hutan,” ucap Penjabat Bupati Sumenep tersebut.
    Bagi daerah yang memiliki daerah aliran sungai, lanjut dia, agar waspada terhadap genangan, kemudian daerah memiliki laut waspada banjir rob, dan daerah banyak hutan waspada banjir bandang.
    “Tidak hanya banjir, tapi ancaman tanah longsor di daerah dengan kriteria tinggi itu juga besar. Karena itu masyarakat wajib ikut waspada dan membantu pemerintah mengurangi ancaman bencana,” paparnya.
    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjelaskan pihaknya telah mengirim surat ke 38 kepala daerah untuk melakukan data dan bekerja sama dengan BPBD setempat mengantisipasi wilayah berpotensi bencana, khususnya banjir dan tanah longsor.
    Kalau sekarang-sekarang, kata dia, yang terpenting adalah penanganan dan antisipasi banjir, khususnya di daerah yang termasuk Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro, yang meliputi Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kediri serta Kota Kediri.
    “Surat penetapan perlu siaga harus ditindaklanjuti agar penanganannya berjalan efektif dan bencana banjir maupun tanah longsor bisa terantisipasi,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com