• Pemprov-DPRD Jambi Belum Bahas Evaluasi APBD

    0

         Jambi, jurnalsumatra.com – Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi belum membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) tentang APBD 2016 karena keduanya sama-sama menunggu jadwal.
    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi, Muslim Rizal di Jambi, Selasa, mengatakan, evaluasi dari Kemendagri sudah diterima pada 23 Desember 2015 lalu, namun   belum dilakukan pembahasan bersama DPRD setempat.
    “Kami masih menunggu jadwal dari DPRD Provinsi Jambi. Dan kalau hal-hal berkaitan dengan hasil evaluasi silahkan tanya Sekda selaku Ketua TAPD,” kata Muslim.
    Belum dibahasnya hasil evaluasi APBD oleh Kemendagri itu membuat kekhawatiran SKPD karena belum bisa menjalankan program pembangunan 2016. Pasalnya ada rasionalisasi anggaran dari Kemendagri.
    Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, Benhard Panjaitan, mengaku ada anggaran di Dinas Pekerjaan Umum yang dirasionalisasikan oleh Kemendagri. Yaitu pembangunan Gedung ULP dan pembelian satu unit kendaraan dinas dengan total anggaran dipangkas sebesar Rp26 miliar.
    “Iya, kita dapat surat dari Pak Sekda, ada anggaran kita dirasionalisasikan, dua item itu dicoret,” kata Benhard.
    Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan, evaluasi dari Kemendagri memang sudah turun. Namun saat ini hasil evaluasi itu ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi.
    “Kami masih menunggu TAPD selesai mengevaluasi hasil evaluasi Kemendagri itu,” katanya.
    Disebutkannya, berdasarkan hasil evaluasi Kemendgari tersebut, ada anggaran yang dipangkas atau rasionalisasi. Yakni Rp172 Miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah diparipurnakan di DPRD Provinsi Jambi.Pemangkasan tersebut berpengaruh juga dengan anggaran di SKPD-SKPD yang ada.
    Ditanya SKPD mana saja yang dikurangi anggarannya, Cornelis mengatakan semua SKPD mendapatkan pengurangan. Hanya saja berapa nilai yang dikurangi sedang dibahas di TAPD Provinsi Jambi.
    “Setelah TAPD selesai menggodok hasil evaluasi tersebut, barulah dibahas kembali bersama DPRD Provinsi Jambi. Kita menunggu TAPD, kapan selesai dibahas di dewan itu juga tergantung dengan TAPD kapan selesainya,” katanya menjelaskan.
    Mengenai tidak adanya waktu DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan pertemuan dengan TAPD, Cornelis mengatakan memang saat ini anggota dewan sedang melaksanakan kegiatan di luar kantor. Namun tetap saja menurutnya DPRD menunggu kabar dari TAPD.
    “Kami menunggu, belum ada komunikasi hingga saat ini. Tapi dalam minggu depan akan kita laksanakan pembahasan, Januari ini selesai,” katanya menambahkan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com