• Pemkot Siap Mediasi Perkara Tanah di 5 Ulu

    0
    Rapat Masalah Lahan Pemkot dengan Masyarat Penggugat di Pemkot Palembang

    Rapat Masalah Lahan Pemkot dengan Masyarat Penggugat di Pemkot Palembang

    Palembang, jurnalsumatra.com – Permasalahan tanah Asset Milik Pemerintah Kota Palembang di Jl. Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang sudah mulai ketemu titik terangnya, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan di Kantor Walikota dengan menghadirkan pemilik tanah juga saksi, dan pihak-pihak yang mengetahui, tentang cerita kepemilikan tanah yang sebenarnya.

    Hal tersebut bisa ditelusuri dengan kedua belah pihak mengeluarkan bukti yang ada berupa surat-surat dan berkas yang mereka miliki masing-masing, dari pihak keluarga yang merasa lahan tersebut miliknya, juga dari pihak pemerintah kota Palembang juga mengeluarkan bukti bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari seseorang, tanpa mengetahui hal tersebut ada sangkutan dengan keluarga yang merasa tanah tersebut milik dari keluarga pengugat karena dibeli dari satu orang yang mempunyai surat tanah tersendiri, dengan luasan lebih besar dari tanah keluarga pengugat.

    Hal ini disampaikan Assiten I Pemkot Harobin Mastofa kepada jurnalsumatra.com “Pemerintah Kota sudah memberikan ganti rugi dengan luasan tanah yang lebih besar dari kepemilikan tanah dari keluarga pengugat dengan adanya surat ukur, SPH juga ada, surat bidang dari BPN, seharusnya Pemerintah Kota tidak ada lagi permasalahan, tapi bila ada masyarakat yang mau menggugat, silahkan saja, merasa tanah itu milik mereka, itu tidak menjadi masalah, tetap saja diperbolehkan, tetapi itu juga perlunya pembuktian lebih lanjut, seperti suratnya dari pemilik tanah, dan bahwa ini sudah diganti rugi juga ada suratnya masalah soal apakah dia menjual tanah punya orang lain, kalau itu terjadi, sudah menjadi masalah yang lain, sudah masuk masalah keluarga, masak Pemda yang harus menyelesaikannya”. Ungkapnya.

    Menurutnya, masalah pembangunan tetap akan dilanjutkan, karena diluar dari luas kepemilikan yang di akui sebagai tanah mereka, karena luasan tanahnya yang dibangun secara sah sudah menjadi hak Pemda. Pembangunan yang dilakukan Pemda ini, untuk kepentingan dari masyarakat luas yang diperuntukan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan yang untuk pertama kalinya dibangun berada di seberang ulu yang selama ini berada di sebelah ilir.

    Diakuinya, tanah yang di miliki dari Pemda Satu Hektar, sementara milik keluarga yang menggugat hanya seperempat hektar, masak pekerjaan pembangunan harus dihentikan, sedangkan masalah ganti rugi sudah diselesaikan, jadi sebenarnya itu masalah keluarga dan urusan internal yang jelas pemkot sudah mengadakan ganti rugi dan pembayaran. Dan kita tetap bersedia mefasilitasi mediasinya.

    Rapat permasalah tanah tersebut, akan dilanjutkan kembali dengan mempelajari bukti-bukti yang di paparkan pada hari ini, tanpa mengganggu pembangunan yang akan berlangsung karena merupakan anggaran dari pusat, pemprov dan pemkot kota Palembang. (edchan)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com