• PEMKAB Pesisir Selatan : Perusahaan Lalaikan Kontrak Dicekal

    0

    Painan, Sumbar jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan pencekalan terhadap perusahaan yang terbukti lalai menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2016.
    “Sanksi tegas ini dilakukan untuk mendorong percepatan serapan anggaran dan realisasi APBD 2016 di di Pesisir Selatan. Apalagi pemerintah saat ini tengah menitikberatkan program kerjanya pada pembangunan infrastruktur. Kita tidak boleh lalai,” kata Penjabat (Pj) Bupati Pesisir Selatan Alwis Darwis di Painan, Sabtu.
    Menurutnya, Pesisir Selatan tahun ini mengalokasikan dana Rp90 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan.
    żJangan ada kegiatan tersebut yang terbengkalai seperti yang terjadi pada sejumlah kontrak kerja periode 2015 yang hingga kini masih belum selesai oleh kontraktor,ż katanya.
    Ia mengatakan, keterlambatan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan itu akan mengganggu rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah.
    Apalagi, menurutnya, jika pembiayaannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jika tidak selesai harus dikembalikan ke pusat, sehingga akan merugikan masyarakat.
    żUntuk itu, bagi rekanan yang sudah mendapat kontrak kerja, agar segera memulainya dan selesai tepat waktu. Jika tidak sanggup sebaiknya mundur,ż tegasnya.
    Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Era Sukma Munaf, menyebutkan untuk kegiatan 2015 yang belum selesai, pihaknya masih memberi waktu 50 hari pada kontraktor  untuk menyelesaikan pekerjaannya.
    Tenggat waktu itu sesuai dengan amanah Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
    żNamun, jika tidak juga selesai, mereka akan mendapatkan sanksi denda 10 persen setiap hari dari nilai kontraknya. Bahkan, sampai pada pemberian garis hitam pada perusahaannya,ż terang dia.
    Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Pesisir Selatan Welly Hendra, meminta agar pemerintah daerah segera melelang pengerjaan kegiatan pembangunan di awal tahun.
    Selain menghindari penurunan kualitas pekerjaan, juga mempercepat serapan anggaran. Selama ini penyerapan belanja modal barang dan jasa pemerintah masih menumpuk di akhir tahun.
    żAkibatnya, tidak mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena APBD dinilai mampu menjadi stimulus atau pemicu laju pertumbuhan ekonomi daerah,ż ujarnya.
    Lebih dari itu, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang jadi mitra kerja komisi pembangunan itu untuk hendaknya menampatkan pengelola kegiatan sesuai keahlian masing-masing.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com