• Pemberhentian P3N Tanpa Pesangon

    0
    Syueb

    Syueb

    Palembang, jurnalsumatra.com – Keputusan pemerintah yang menghapuskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mendapat respon kritikan dari sejumlah P3N. Meski sudah menjabat bertahun-tahun tidak ada penghargaan dari pemerintah apalagi pesangon.

    Kritikan tersebut diutarakan oleh M. Syueb salah satu mantan P3N /penghulu di Kota Palembang.
    Syueb mengaku dirinya sudah sejak tahun 2004 lalu mengabdi menjadi P3N, dari pengalamnya itu banyak suka dukanya menjadi P3N.

    Namun, sangat disayangkan syueb mengaku, pengabdianya selama 11 Tahun menjadi seorang penghulu hingga akhir jabatanya, tidak ada sedikit pun ucapan ataupun penghargaan yang diberikan oleh pihak Kementrian agama.

    ” terhitung 30 Januari 2016 ini masa saya lalu sudah tidak tercatat lagi sebagai P3N. Namun sayang hingga kini tidak ada sekalipun koordinasi dari pihak Kementrian agama untuk sekedar memberikan penghargan ataupun Ucapan sebagai tanda habisnya masa pengabdian saya.”Ungkapnya Kepada Jurnalsumatra Sabtu (9/1).

    Ia menambahkan, hingga kini Kami tidak pernah dihubungi, baik via telpon, sms apa lagi surat resmi, Belum juga menerima surat pernyataan penghargaan dari kementrian agama kami sudah seperti dicampakkan. ” Kacang lupa kulitnya.”Ucap syueb yang dulu menjadi P3N di wilayah Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang Alang Lebar.

    Menurutnya, Penghargaan tidak harus bentuk materi, dalam bentuk ucapan, atau pribahasa sekedar basa-basi itu sudah cukup. “Kami ini sebagai garda depan kementrian agama. Bukan hanya mencatat kalau ada yang menikah, tetapi juga menyebarkan kebaikan melalui agama,”tegasnya.

    Tercatat saat ini ada sekitar 100 lebih P3N. Mengingat satu kelurahan ada satu P3N. “Jadi bukan hanya saya saja, ada seratus lebih di Palembang. Ada ribuan di Sumsel dan Indonesia,”ulasnya.

    Sebelumya, dikatakan syueb Kanwil Depag kota palembang pernah mengatakan saat ini P3N dikota palembang masih kurang petugas Dari informasi inila dirinya berharap ada solusi yang bisa diambil untuk mengatasi itu.

    “Kalau bisa dikaryakan lagi kenapa tidak. Toh penghapusan itu hanya berdasarkan surat edaran Kementrian agama, bukan peraturan dan keputusan Kementrian. Buktinya di Jawa Barat masih tetap eksis,”pungkasnya.(Edchan)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com