• MK Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Halmahera Barat

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, James Uang dan Adlan Badi, terkait sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Halmahera Barat.
    “Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.
    Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa James-Adlan sebagai pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Pilkada.
    Pasal itu berisi tentang hak pasangan calon untuk menggugat apabila memiliki selisih perolehan suara paling banyak dua persen bagi kabupaten-kota yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa, sementara Kabupaten Halmahera Barat memiliki jumlah penduduk 113.000 jiwa.
    Sementara itu pemohon memperoleh sebanyak 17.572 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (pihak terkait) memperoleh sebanyak 18.091 suara.
    Sehingga perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait terdapat selisih 519 suara atau 2,87 persen.
    “Hal ini melebihi batas maksimal yaitu dua persen, sehingga pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 dan pasal 6, dan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat,” ujar Hakim Konstitusi ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.
    Dalam dalilnya, James-Adlan menuding KPU Halmahera Barat telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, karena merekapitulasi hasil suara berdasarkan pada pelanggaran-pelanggaran, yang kemudian menyebabkan pihak terkait (pasangan nomor urut 3 Danny Missy – Ahmad Zakir Mando) memperolehan suara terbanyak.
    Oleh sebab itu James-Adlan menuding KPU Halmahera Barat telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, karena merekapitulasi hasil suara berdasarkan pada pelanggaran-pelanggaran, yang kemudian menyebabkan pasangan nomor urut 3 Danny Missy – Ahmad Zakir Mando memperolehan suara terbanyak.
    Oleh sebab itu James-Adlan dalam petitumnya menyatakan agar Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39/Kpts.KPU-Halbar.029.434402/XII/20l5 tanggal 18 Desember 2015 harus dibatalkan, dan diadakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Halmahera Barat.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com