• Mendagri Instruksikan Pemda Pantau Pergerakan Gafatar

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh pemerintah daerah, melalui Dinas Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), untuk memantau pergerakan kelompok Gerakan Fajar Nusantara dan ormas lain yang meresahkan masyarakat.
    “Saya minta Dirjen Polpum agar menginstruksikan ke seluruh daerah di Indonesia, mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, untuk memantau detil pergerakan Gafatar dan ormas lain yang pergerakannya mencurigakan,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu.
    Mendagri menilai kegiatan kelompok Gafatar merekrut warga masyarakat dewasa, hingga mengakibatkan sejumlah warga pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, sudah menimbulkan keresahan.
    “Ini kan meresahkan kalau tidak pamit, mengikuti aliran yang tidak sesuai dengan ajaran sah,” tambahnya.
    “Aksi sosial”
    Sementara itu Dinas Polpum (dulu bernama Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Bantul mencatat organisasi kemasyarakatan Gafatar pernah terdaftar pada November 2011.
    Jenis kegiatan ormas tersebut berupa aksi sosial seperti kerja bakti dan bersih-bersih lingkungan.
    “Awalnya (Gafatar) tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan apalagi merekrut massa seperti yang saat ini telah berkembang,” kata Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul Sumasriana.
    Namun demikian, menurut dia, sejak 2015, organisasi itu sudah tidak aktif, hal tersebut menyusul dengan sudah tidak update-nya website resmi Gafatar yakni gafatar.org.
    “Saya dengar ormas ini sempat beberapa kali meminta audiensi ke lurah, camat bahkan SKPD di Bantul. Namun semuanya tidak ditanggapi sama sekali dan saya pantau mulai Juni 2015, Gafatar sudah tidak aktif lagi,” katanya.
    Gafatar pernah mendirikan kantor sekretariat di wilayah Bangunjiwo pada 2011, namun pada 2012, pihaknya menerima Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) supaya tidak menanggapi kaitan dengan ormas Gafatar.
    Sehingga sejak saat itu Gafatar kesulitan mencari tempat untuk mendirikan kantor sekretariat di wilayah Bantul, sebab ketika hendak mendirikan sekretariat di Piyungan dan di kawasan Kota Bantul ditolak warga.
    “Informasi terakhir ingin membangun sekretariat di wilayah Sewon namun juga ditolak warga, sehingga kesekretariatannya sudah tidak ada sejak 2012,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com