• MA Menangkan Polisi Prihal sengketa Lahan Pakri

    0
    Jhon Mangundap

    Jhon Mangundap

    Palembang, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) meminta masyarakat yang menduduki lahan mereka di Pakri untuk segera meninggalkan lahan tersebut. Apalagi sejak 2012  sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang memenangkan Polda Sumsel.

    Penegasan ini disampaikan Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Jhon Mangundap, Rabu (6/1) di DPRD Sumsel seusai rapat bersama Komisi I DPRD Sumsel. Ia mengatakan pada 2012 lalu MA telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan sengketa tanah di Pakri, Komplek Perumahan Polda Sumsel.

    Dari putusan MA tersebut kata Jhon, Polda sudah mengeluarkan tiga kali surat peringatan yang isinya agar warga segera meninggalkan lahan tersebut namun tak juga diindahkan. Nah, pada peringatan ketiga warga diberi batas waktu atau deadline untuk pindah per 28 Januari nanti.

    “Memang pada surat ketiga hal itu kami sebutkan meminta warga segera meninggalkan lahan per 28 Januari. Tetapi itu bukan harga mati asal mereka mau dialog. Sebenarnya kalau dalam menegakkan hukum tidak bisa, tetapi dari sisi kemanusiaian seperti dalam rapat tadi harus diakomodir,” katanya, kepada jurnalsumatra.com.

    Bagaimana dengan uang ganti rugi? “Karena bukan perdata tidak ada. Tetapi kami sudah mengajukan usulan ini kepada Mabes Polri. Sebab, dalam DIPA anggaran kami tidak ada uang untuk itu. Nanti kalau kami bayarkan, kami yang salah, jadi tunggu keputusan Mabes Polri.”

    Dikatakan Jhon sebenarnya sudah ada warga yang pindah secara sukarela  terutama yang tidak memiliki sertifikat. Tercatat ada 30-an rumah yang belum pindah saat ini. Dari  jumlah tersebut sembilan diantaranya memiliki sertifikat.

    “Namun, sebagaimana putusan MA sertifkat mereka dibatalkan dan sudah ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN yang juga sudah mencabut sertifikat mereka. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak meninggalkan lahan tersebut. Menariknya, yang di sana itu bukan orang biasa, ada rumah yang dua tingkat dan cukup mewah,” ujar Jhon saat rapat.

    Ditarik ke belakang, Jhon mengatakan persoalan ini sudah terjadi sejak lama. Berawal tanah Pakri pada 19 56. Tercatat ada tanah seluas 256.920 meter persegi yang diserahkan untuk Polri dari Stanvac. Nah, setelah diukur ulang sisanya 183.668 meter persegi. Jadi sudah banyak yang hilang diambil masyarakat.

    “Dari sana lantas dibuat sertifikta denganluas 183.668 meter persegi. Ternyata setelah buat ada masyarat yang masuk. Di situ 38 orang dirikan bangunan. Masyarakat luar dan pensiunan polri dalam areal yang sudah disertifikat,” ujarnya.

    Lantas, mereka yang masuk dan menguasai tanah dimaksud digugtat oleh Polda Sumsel dan akhirnya memenangkan hingga di MA pada 2012 lalu.

    Sementara itu, Ketua Komis I DPRD Sumsel Kartisa S Desi mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu menerima laporan dari masyarakat kalau mereka diusir oleh Poldla Sumsel. Nah, untuk itu dindanglah Polda Sumsel guna membahas persoalan ini. Setelah persoalannya jelas, ia berharap masyarakat mengerrti dengan hal ini apa lagi sudah ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap.

    Namun ia meninta agar Polda Sumsel tidak langsung menggusur. Ia meminta agar ada pertimbangan kemanusian yang diberikan. Termasuk memberikan waktu kepada masyarakat sampai memiliki tempat yang layak sebelum pindah.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com