• Lubuklinggau sosialisasikan Prona 2016

    0

    logo kota lubuklinggau sumselLubuklinggau, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, menyosialisasikan program Prona 2016 kepada para camat dan lurah agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

    Wakil Wali Kota Lubuklinggau Sulaiman Kohar di Lubuklinggau, Selasa, mengajak masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk menyukseskan program Prona 2016.

    “Kami berterima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah membantu pemerintah kota membangun daerah dengan mempermudah proses pengurusan sertifikat bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu,” tuturnya pada jurnalsumatra.com.

    Setiap tahun sudah ratusan persil sertifikat dikeluarkan BPN termasuk program Prona untuk masyarakat guna memperjelas lahan masyarakat agar terhindar dari sengketa.

    “Saya mengharapkan program Prona itu tepat sasaran yaitu membantu masyarakat kurang mampu dan jangan sampai dimanfaatkan masyarakat mampu untuk memperkaya diri pribadi,” tandasnya.

    Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau M Syahrir mengatakan kegiatan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali.

    Ia mengatakan program Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

    Apalagi tujuan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah.

    Selain itu sasaran Prona mempercepat pendaftaran tanah dengan mengutamakan desa miskin dan tertinggal, daerah pertanahan subur atau berkembang.

    Sasaran utamanya adalah tanah daerah penyanggah dan pinggiran kota atau daerah miskin kota serta daerah pengembangan ekonomi rakyat.

    Program Prona, katanya merupakan salah satu wujud upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan ekonomi menengah.

    Sedangkan biayanya pengelolaan penyelenggaraan prona seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni didalam APBN pada alokasi DIPA BPN.

    Selanjutnya biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB dan PPh menjadi tanggungjawab peserta Prona, jelasnya. (anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com