• Legislator Minta Penggunaan Dana Desa Diawasi

    0

        Sampit, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo meminta pemerintah daerah setempat untuk mengawasi penggunaan alokasi Dana Desa (ADD).
    “Perlu pengawasan dan bimbingan dalam penggunaan ADD, agar tidak ada penyelewengan karena di tahun 2016 ini, karena dana desa cukup besar, bahkan ada desa yang mendapat ADD sebesar Rp1 miliar lebih,” katanya di Sampit, Kamis.
    Dengan adanya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah diharapkan penggunaan ADD bisa tepat sasaran dan tidak perangkat desa yang berurusan dengan hukum.
    Handoyo mengungkapkan, besarnya ADD pada 2016 tidak menutup kemungkinan akan banyak menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD.
    “Ada nilai positif dan negatifnya ADD meningkat, untuk itu perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, sebab jika salah sedikit saja maka mereka akan masuk penjara,” katanya.
    Selain harus bertanggung jawab terhadap penggunaan ADD, aparatur desa juga harus bisa membuat perencanaan program pembangunan yang akan dibiayai ADD.
    Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Redy Setiawan mengakui jika ADD pada 2016 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
    “Besarnya dana desa ini harus digunakan dengan benar supaya bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Harapannya supaya kesejahteraan masyarakat kita juga makin meningkat,” ucapnya.
    Alokasi dana desa di Kotawaringin Timur pada 2013 masih di bawah Rp100 juta, kemudian meningkat pada 2015 menjadi Rp400 juta hingga Rp900 juta per desa. Dan pada 2016, dana desa kembali ditingkatkan sehingga tiap desa mendapat rata-rata Rp1.225.375.000.
    Pengalokasian dana desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit mendapat alokasi dana paling besar yakni Rp1.854.076.000, sedangkan alokasi terendah diperoleh Desa Menjalin yakni Rp1.084.901.000.
    “Nanti setelah pemilihan gubernur, kami akan melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan. Aparatur desa harus bertanya kalau menemukan kendala. Semua dana itu harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan,” ungkapnya.
    Redy berharap tahun ini penyediaan tenaga pendamping desa oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi bisa lebih awal agar desa juga bisa melakukan kegiatan lebih cepat sehingga pembangunan dan serapan anggaran bisa lebih baik dibanding tahun lalu.
    Keberadaan tenaga pendamping sangat diperlukan khususnya bagi sekitar 60 persen desa tradisional di pelosok Kotawaringin Timur.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com