• Legislator: Kekurangan Tenaga Pendidik Hambat Pembangunan SDM

    0

         Ambon, jurnalsumatra.com -  Anggota DPRD Maluku Dharma Oratmangun berpendapat kekurangan tenaga pendidik di wilayah perbatasan yang terpencil seperti Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sangat menghambat program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
    “Kami melakukan perjalanan ke empat kecamatan di Kabupaten MTB dan menemukan kondisi pendidikan cukup menyedihkan karena satu guru honor harus menangani banyak siswa sekolah dasar atau pun pendidikan anak usia dini (Paud),” katanya di di Ambon, Sabtu.
    Kecamatan yang dikunjungi Dharma baik melalui jalan darat maupun jalur laut diantaranya Fordata, Wertamrian, Wuarlabobar, serta kecamatan Wolimaru.
    Kondisi serupa juga tidak jauh bebeda dengan tenaga honorer dan guru yang menanngani siswa SMP atau SMA, bBahkan ada tenaga guru yang sudah lebih dari 20 tahun honor tetapi nasibnya tidak pernah diperhatikan.
    “Jadi harus ada perhatian khusus pemerintah terhadap masyarakat terluar dan termiksin, itu temuan dan saya lebih membidik pada pengembangan SDM,” kata anggota legislatif asal daerah pemilihan Kabupaten MTB dan Maluku Barat Daya (MBD) ini.
    Pemerintah juga didorong meningkatkan program pemberdayaan sektor industri kerakyatan, pelayanan publik yang lebih baik, dan perhatian bagi aparatur sipil negara di sana dalam mendapatkan insentif lebih sesuai ruang lingkup pengabdiannya.
    “Tenaga pendidik sangat kurang, karena bagaimana mungkin satu SD hanya ditangani atau diurus dua orang guru atau SMP yang ada empat guru,” ujarnya.
    Karena mereka di sana tidak mendapatkan fasilitas seperti tunjangan intensif, tunjangan kemahalan, dan hanya bergantung infrastruktur penunjang yang seadanya.
    Sementara mereka mengabdi di pulau-pulau terluar ini meninggalkan keluarga di kota kecamatan atau kabupaten, gaji terlambat sampai sekian bulan, sementara fasilitasi transportasi laut, listrik, dan komunikasi yang tidak memadai.
    “Kondisi seperti ini mengakibatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, termasuk kesejahteraan aparatur sipil negara di sana, seperti pegawai kecamatan, guru, tenaga medis, kurang mendapatkan insentif memadai,” ujarnya.
    Mereka punya pengabdian yang tinggi tetapi masih kurang mendapatkan perhatian, menyebabkan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan maupun kesehatan masyarakat jadi berkurang.
    Dikatakan, mereka yang menjaga NKRI dari kawasan terluar, dan sebagai wakil rakyat, perlu dilihat ada simpul-simpul yang seharusnya bisa mampu menyelesaikan berbagai persoalan ini dengan koridor aturan-aturan yang tepat.
    Misalnya memberikan perhatian lebih bagi aparatur sipil negara (PNS) yang bekerja di sana, mereka harus mendapatkan insentif dan perhatian khusus.
    Kemudian program pemberdayaan masyarakat serta berbagai bantuan sosial bagi masyarakat tertinggal dan miskin harus mendapat perhatian.
    Harus ada pendataan akurat, dan sentra pengembangan industri kerakyatan dimana hasilnya berlimpah di bidang perikanan laut seperti ikan dan rumput laut yang punya kualitas nomor satu di dunia, tetapi tidak ada akses pasarnya.
    Mereka dapat ikan banyak tapi rusak karena tidak ada pabrik es dan sumber energi listrik di sana.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com