• KPU Boven Digoel: Pemohon Tidak Berkedudukan Hukum

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Papua, menyebut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digul Yusak Yaluwo-Yakob Waremba tidak berkedudukan hukum karena bukan pasangan calon kepala daerah.
    “Pemohon tidak memiliki ‘legal standing’ karena bakal calon, bukan pasangan calon bupati,” ujar Sami Latunisa selaku kuasa hukum KPU Boven Digoel dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan dengan agenda jawaban termohon (KPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.
    Ia mengatakan awalnya KPU Boven Digoel menetapkan pasangan calon tersebut memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pilkada, kemudian KPU mendiskualifikasi Yusak-Yakob.
    KPU, kata dia, mendapat surat rekomendasi dari Bawaslu mengenai dugaan terkait terpidana sebagai calon dalam pilkada.
    “Melalui kajian hukum, status hukum sebagai narapidana merupakan pelanggaran administrasi pemilu sehingga kami menggugurkan pemohon,” tutur Sami.
    Yusak saat ini masih berstatus sebagai napi bebas bersyarat hingga Desember 2017 sehingga KPU Pusat dan Kemenkumham menyatakan bahwa Yusak tidak memenuhi syarat (TMS).
    Selain menggugurkan pasangan itu, ia menuturkan KPU juga telah menonaktifkan tiga komisioner KPU Boven Digoel yang diduga berkonspirasi dengan pasangan itu.
    “Tiga orang komisioner dengan pelanggaran kode etik sudah diberhentikan sementara,” kata dia.
    Sebelumnya, Yusak-Yakob memperkarakan surat keputusan KPU terkait dengan keikutsertaan dalam Pilkada 2015.
    Menurut Yusak-Yakob, setelah mendiskualifikasi, KPU mengeluarkan kembali surat keputusan nomor 27, dua hari sebelum hari-H pilkada yang berisi Yusak memenuhi syarat mengikuti pilkada.
    Yusak menjadi terpidana korupsi setelah ditangkap KPK pada 16 April 2010, dalam kasus penyalahgunaan APBD Boven Digoel tahun anggaran 2006-2007 senilai Rp66,7 miliar.
    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memvonis Yusak pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 200 Juta subsider 6 bulan penjara.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com