• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Siapkan Kerja 2016

    0

    Palembang, jurnalsumatra.com – Acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2016 diselenggarakan di Palembang yang di ikuti seluruh perwakilan daerah di Indonesia yang diadakan di Hotel Aryaduta Palembang.

    Dalam perbincangan yang disampai Ferry Mursyidan Baldan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dihadapan beberapa kepala daerah yang juga di hadiri Gubernur Sumsel Alex Nurdin dan Walikota Palembang Harnojoyo di Ballroom Metting Hotel Aryaduta mengatakan “Pada tahun 2016 hal-hal yang perlu mendapat perhatian mulai dari Sekretaris Jenderal dengan pembenahan fasilitas perkantoran, peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN” jelasnya pada jurnalsumatra.com.

    Selain itu realisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan program secara maksimal dan akuntabel, membangun rasa persatuan KORPS dan loyalitas pada pimpinan dan lembaga bagi seluruh Jajaran Aparatur Kementerian di wilayahnya dan pembenahan perundang undangan Bidang Agraria/Pertanahan & Tata Ruang.

    Selanjutnya diadakan pengawasan dengan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh auditor. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, perlu segera dicanangkan Zona Integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kepada seluruh pejabat struktural agar melakukan pengawasan melekat secara berjenjang.

    Melakukan Penataan Ruang dengang keterpaduan perencanaan dan perwujudan penataan ruang sebagai acuan rencana pembangunan wilayah & sector, pengembangan kawasan strategis nasional untuk mengurangi ketimpangan wilayah & kualitas lingkungan, pembinaan penataan ruang & peningkatan kualitas penataan ruang daerah dan memperhatikan aspek mitigasi bencana & perubahan Iklim dalam tata ruang.

    Dikatakannya Infrastruktur Keagrariaan seperti Implementasi One Map Policy, 02  digitalisasi peta dan database, tersedianya peta dasar pertanahan, peta tematik , percepatan pembuatan peta bidang, tersedianya peta zona nilai tanah pada setiap kantor pertanahan.

    Percepatan legalisasi Aset 12,1 juta bidang (Tahun 2015-2019), merupakan target program prona pada tahun 2016 mencapai 1.060.000 sertipikat, prona 2016 akan dikonsentrasikan pada lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan mengantisipasi alih fungsi lahan, prona diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan para kepala kantor wilayah BPN diminta untuk memerintahkan kepala kantor pertanahan di wilayah kerjanya untuk segera memulai dan memonitor pelaksanaannya.

    Sementara untuk pengadaan tanah adalah upaya percepatan pengadaan tanah untuk program prioritas (infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, serta migas). Jajaran Kementerian ATR/BPN perlu meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

    Sedangkan untuk penataan agraria yaitu tanah sebagai karunia Tuhan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. sesuai dengan Nawacita pemerintah berkomitmen melaksanakan Reforma Agraria, tanah obyek reforma agraria (TORA) seperti pelepasan kawasan hutan, tanah kelebihan batas maksimum, tanah absentee, tanah terlantar dan rancangan Perpres tentang Reforma Agraria dalam proses penyiapan.

    Selanjutnya ia mengatakan penyelesaian sengketa tidak menyarankan membawa ke jalur hokum dengan mengedepankan win-win solution untuk percepatan penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan yang merupakan Kewenangan, juga melakukan pro aktif melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa dan dimensi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan pada kemanfaatan dan kegunaan tanah.

    “Untuk kegiatan tahun 2016 di alokasikan anggaran tahun 2016 Rp. 6.387.870.051.000,-  (enam triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima puluh satu ribu rupiah), pada tahun 2016 dilakukan PNBP terintegrasi untuk pembangunan sarana & prasarana dengan seluruh pimpinan unit kerja agar melakukan Monitoring dan Evaluasi sampai target fisik 2016 pada bulan  April 40 %, bulan Agustus 70%, sedangkan pada bulan Desember 100%.” pungkasnya. (edchan)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com