• Kemenag RI Tidak Perpanjang P3N

    0

    Lahat, jurnalsumatra.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat dengan Kantor Kementerian Agama (Kakemenag) Lahat, Asisten II dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) membahas perihal surat edaran rencana penghapusan atau tidak diperpanjang lagi P3N.

    “RDP mengenai tidak diperpanjangnya lagi P3N oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui surat edaran dari Dirjen Binmas Islam Kemenag RI, sehingga didalam isi tersebut merubah fungsinya dari pembantu pencatatan akta nikah menjadi penghubung pencatat akta nikah ke kantor urusan agama (KUA) kecamatan,” ungkap koordinator Komisi 1, Drs Farhan Berza MM MBA didampingi Ketua Komisi 1, Drs H Chozali Hanan MM, belum lama ini.

    Dijelaskan Farhan, didalam rapat kedepan pihak DPRD Lahat akan melakukan pertemuan kembali dengan Kanmenag Lahat dan Bersama Komisi IV dan Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat, agar kiranya surat edaran tersebut untuk dikaji agar dikoordinasi dengan Kemenag RI di Jakarta.

    “Sesungguhnya, pihak DPRD Lahat menerima informasi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk P3N sendiri bahwa fungsi selama ini ada sudah sangat tepat, karena selain mereka mencatat pernikahan dimasing-masing desa, P3N juga berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan sekaligus memfasilitasi seluruh kegiatan keagamaan di desa,” tambahnya lagi.

    Oleh sebab itu, sambungnya, pihak DPRD Lahat berharap kiranya pihak Kemenag dalam hal ini Dirjen Binmas Islam agar meninjau kembali surat edaran tersebut.

    “Nantinya hasil RDP yang akan kita lakukan tersebut menjadikan bahan pertimbangan langsung, dalam hal ini Dirjen Binmas Islam, supaya dapat meninjau kembali surat edaran itu, sehingga petugas P3N melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin,” kata Farhan.

    Lebih jauh disampaikan Farhan, mengenai soal Kesra dihadiri Asisten II, DPPKAD dan Hukum terkait dengan bantuan sosial (bansos) kematian, hasil rapat bahwa disimpulkan bansos kematian dana Rp 1 juta dan ayam 10 ekor, diserahkan kepada Muhammadiyah (Bapak Dalijo) adapun mekanisme pengambilan tersebut, kartu keluarga (KK), surat ahli waris, surat keterangan meninggal, surat pengantar dari kepala desa (kades).

    “Dibawa ke SMA Muhammadiyah dengan menemui saudara Dalijo, sebelumnya diserahkan ke NU, kini ke Muhammadiyah. Program umroh tetap diajukan Pemda dengan kriteria, tomas, tokoh agama, penjaga masjid dan guru ngaji,” ungkapnya. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com