• Kejati NTT Lakukan 204 Penututan Kasus Korupsi

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melakukan 204 penututan kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2015 di wilayah hukum provinsi seribu pulau itu.
    Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur John W Purba, Senin mengatakan, jumlah penututan itu merupakan keseluruhan kasus korupsi yang masing-masing ditangani oleh jajaran Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Negeri di seluruh provinsi itu serta penututan dari kepolisian.
    Untuk penututan oleh Kejati NTT berjumlah 28 kasus, jajaran Kejari 65 kasus,  penututan oleh Jaksa 92 dan penututan kasus yang dilidik kepolisian berjumlah 19 kasus.
    “Semuanya sudah dituntut dan sebagiannya sudah mendapatkan keputusan hakim yang final dan mengikat,” katanya melalui Kepala Bidang Penerangan Hukum dan Humas Ridwan Angsar.
    Dia mengatakan, dari jumlah itu, 104 kasus masih dalam penyelidikan dengan rincian jumlah yang dilidik Kejati sebanyak 14 kasus, oleh jajaran Kejari 38 kasus, oleh jaksa 52 kasus dan kepolisian tidak ada.
    Sementara untuk jumlah kasus korupsi yang dilakukan penyidikan atau yang sedang disidik mencapai 254 kasus dengan terbanyak dilakukan oleh Jaksa dengan jumlah 127 kasus. Yang disisidk jajaran Kejari di NTT berjumlah 80 kasus dan sisanya yang sedang disidik jajaran Kejati NTT berjumlah 47 kasus.
    Dilihat dari kecendeungan tidak mengalami peningkatan, namun demikian pola pencegahan terus dilakukan bahkan dimulai sejak dini.
    Sosialiasi dan pendidikan hukum terkait bahaya laten korupsi dan pendidikan pencegahan korupsi dilakukan di sekolah-sekolah di seluruh wilayah ini, dengan program Jaksa Masuk Sekolah. “Sasaran kita ada pada pelajar SMP dan SMA sederajat di d NTT,” katanya.
    Dengan sistem dan pola sosialiasi melalui Jaksa Masuk Sekolah itu diharap para siswa yang adalah generasi muda bangsa, bisa mengerti dan mengetahui arti penting bahya korupsi dan latennya, serta cara pencegahan yang lebih banar. “Para siswa diberikan pemahaman bahwa hidup tanpa korupsi jauh lebih nyaman dan aman serta damai,” katanya.
    Selain para siswa, sasaran pencegahan juga dilakukan kepada para birokrat di jajaran pemerintahan kabupaten/kota masing-masing. Hal itu karena para PNS adalah penanggung jawab sekaligus pelaksana pengguna keuangan negara.
    “Mereka para PNS harus diberikan peringatan dini soal bahaya korupsi agar bisa sedapat mungkin menghindari perbuatan korupsi itu,” katanya.
    Secara kelembagaan, penegakan hukum sebagai langkah progresif dan represif juga menjadi langkah lain yang dilakukan aparat kejasaan di wilayah kerja Kejati NTT. Oknum koruptor dituntut dengan hukumsn maksimal, agar memiliki efek jera.
    “Prinsip pemiskinan koruptor kita lakukan agar tidak ada lagi yang berani korupsi,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com