• FKN Belum Putuskan Lapor Pimpinan DPRD KEPRI

    0

        Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) belum memutuskan apakah akan melaporkan tiga dari empat pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau kepada Badan Kehormatan.
    Anggota FKN DPRD Kepri Sirajudin Nur saat dihubungi di Tanjungpinang, Senin mengatakan sikap itu terpaksa dilakukan lantaran fraksi ini terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.
    “Fraksi ini kan fraksi gabungan, bukan tunggal, karena itu kami akan mendiskusikan permasalahan kode etik pimpinan DPRD Kepri ini di internal fraksi,” katanya yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepri.
    Laporan kepada Badan Kehormatan terkait sikap tiga pimpinan DPRD Kepri yakni Jumaga Nadeak dari PDIP, Rizky Faisal dari Golkar dan Amir Hakim dari Partai Hanura, dicetuskan Sirajudin saat rapat paripurna persetujuan Ranperda APBD Kepri 2016.
    “Karena disampaikan dalam rapat paripurna, maka lebih efektif yang melaporkan kepada Badan Kehormatan adalah fraksi. Sebenarnya, Badan Kehormatan juga memiliki wewenang untuk memeriksa pimpinan DPRD Kepri yang tidak hadir dalam rapat paripurna, tanpa menunggu laporan dari fraksi,” ujarnya.
    Menurut Sirajudin, sikap ketiga pimpinan DPRD Kepri yang absen saat rapat paripurna itu dilaksanakan 23 Desember 2015 dan 26 Desember 2015, dinilai tidak wajar. Jika mereka tidak hadir karena izin atau pun sakit, seharusnya disampaikan kepada secara resmi.
    Hal itu disebabkan rapat paripurna itu merupakan kegiatan yang penting, menyangkut kepentingan masyarakat dan pemerintah.
    “Ini merupakan proses pembelajaran, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kami khawatir, jika kondisi ini tidak berubah, rapat paripurna sulit dilaksanakan lantaran tidak kuorum,” tegasnya.
    Terkait permasalahan Ranperda APBD 2016 itu, Sirajudin mengaku sudah ketemu dan membahas soal Ranperda APBD Kepri 2016 dengan pimpinan DPRD Kepri, dan ternyata ada perbedaan pendapat soal itu.
    Pimpinan DPRD Kepri, selain Husnizar Hood melayangkan surat kepada pihak Kemendagri untuk tidak mengesahkan anggaran tahun 2016, sementara Mendagri sudah menegaskan pembahasan sudah melalui prosedur.
    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16/2010 ditegaskan jika pembahasan hingga persetujuan anggaran terdapat permasalahan, maka yang berhak memutuskan adalah Mendagri. DPRD Kepri sudah menyerahkan hasil rapat paripurna Ranperda APBD Kepri 2016 kepada Mendagri.
    “Kalau Mendagri memutuskan Ranperda APBD Kepri 2016 menjadi Perda, maka kami tidak akan melaporkan tiga pimpinan tersebut,” katanya.
    Dia menjelaskan rapat paripurna persetujuan Ranperda APBD Kepri 2016 pada 26 Desember 2015 melalui kesepakatan bersama antara 20 orang anggota DPRD Kepri dengan Agung Mulyana yang saat itu menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepri merupakan upaya penyelamatan terhadap pemerintahan.
    “Jika anggaran lambat disahkan, maka Kepri akan dikenakan sanksi yakni kehilangan dana bagi hasil Rp25 miliar dan penundaan pembayaran gaji dan tunjangan terhadap aparat pemerintahan selama enam bulan,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com