• Fitra : Pemangkasan APBD Sumsel Tidak Tepat Sasaran

    0

    Palembang, jurnalsumatra.com – Fitra Sumsel Kritisi Kebijakan Pemprov Sumsel yang Melakukan Pemangkasan anggaran ke Sejumlah SKPD Dari APBD 2016

    RMOL.Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel mengkritisi kebijakan pemerintah provinsi sumsel yang melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran dari dana APBD tahun 2016 untuk sejumlah SKPD.

    Pihaknya, menyayangkan anggaran yang dipangkas justru pada sektor-sektor yang sangat urgen atau sektor yang seharusnya ditambah anggaranya.

    “Seharusnya pemprov Sumsel tetap harus berpegang kepada prioritas /fungsi dari APBD itu sendiri sebgai tujuan yakni untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”Ungkap Kordinator Fitra Sumsel Nuniek Handyanie Kepada Jurnal Sumatera Jumat (1/1)

    Ia menjelaskan, anggaran daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah. Dalam perspektif mikro, kebijakan anggaran daerah adalah merupakan keputusan politik yang ditetapkan kepala daerah bersama DPRD, untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah.

    “Keputusan apapun yang terkait dengan anggaran daerah yang dibuat pemerintah seyogyanya ditujukan untuk memecahkan problema- problema publik yang substansial, dan sekaligus menggambarkan adanya kepentingan publik di dalamnya jangan justru sektor yang penting malah dipangkas besar-besaran.”Tegasnya.

    Ia Menyebut, bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel pada tahun anggaran 2016 menargetkan untuk pendapatan daerah sebesar Rp. 6.263.376.649.634.-.

    “Kita memahami jika akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang telah melakukan pemangkasan dana perimbangan atau dana transfer kepada pemerintah daerah, maka secara otomatis pendapatan daerah inipun mengalami penurunan, namun yang kita sayangakan kenapa justru sektor-sektor urgen yang justru besar dipangkas”bebernya.

    Jika dilihat dari anggaran sebelumnya di tahun 2015, penurunan pendapatan akibat kebijakan tersebut nilainya sebesar. Rp.603.444.187.999,-.

    Menurunnya pendapatan daerah dengan jumlah tersebut, tentu akan sangat berdampak terhadap pengurangan belanja dimasing masing SKPD/dinas serta penurunan terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

    Namun, Meski pemerintah provinsi akan melakukan kebijakan untuk melakukan pemangkasan pada anggaran, harusnya tidak pada program- program prioritas sebagaimana yang telah direncanakan dalam program prioritas RPJMD

    “Harusnya, pemerintah provinsi tidak melakukan pada peruntukan pemenuhan hak – hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan air bersih, pangan, papan. Disinila kita lihat betapa buruknya pengelolaan APBD Provinsi Sumsel.”Kriktiknya.

    Fitra merincikan pada APBD 2016 Pada pos belanja tidak langsung ( belanja pegawai ) dialokasikan sebesar 61% atau sebesar Rp. 3,450,510,184,000,- sementara untuk alokasi belanja langsung ( belanja publik ) hanya sebesar Rp. 2,169,554,678,351,- atau sebesar 39% dari total belanja daerah pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 5,620,064,862,351,- .

    “Akibat dari menurunnya pos belanja langsung ( belanja publik ) maka berdampak kepada pengurangan anggaran belanja pada hampir 86% dinas atau sekitar 36 dinas yang ada”terangnya.

    Sementara dinas dinas yang mengalami peningkatan anggaran sebanya 6 dinas atau 14%.

    Berikut. dinas dinas yang mengalami peningkatan anggaran yang seharusnya tidak urgen tapi justru dinaikan.

    1. Dinas PU Pengairan mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 101.970.452.774

    2. Sekda mengalami peningkatan sebesar Rp. 61.324.087.293

    3. Dinas PU Cipta Karya meningkat angggaran belanjanya sebesar Rp. 35.088.369.783,-

    4. Sekeratiat DPRD, meningkat anggarannya sebesar Rp. 33.993.562.582,-

    5. Badan Perpustakaan meningkat sebanyak Rp. 13.047.538.876,-

    Melihat catatan tersebut , dinas- dinas yang mengalami pemangkasan anggaran justru dinas- dinas yang sangat urgen terutama dalam memberikan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat di Sumatera Selatan.

    “Misalnya saja pada dinas pendidikan mengalami penurunan sebesar 1% dari alokasi anggaran sebelumnya pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 216.712.662.777,-“jelasnya lagi

    Sementara ditahun 2016 justru dipangkas hanya menjadi sebesar Rp. 123.625.311.000,-. Tetapi pemprov Sumsel dalam hal ini selalu berkilah bahwa pos anggaran belanja dinas pendidikan sudah mencapai 20% karena dana BOS yang berasal dari APBN termasuk dihitung juga,

    ” Pos belanja dinas pendidikan yg dianggarkan dari APBD Provinsi Sumsel hanya sebesar 2% dari total belanja daerah, sangat jauh dari harapan konstitusi kita.”Imbuhnya.

    Selain itu, pada dinas kesehatan juga mengalami pemangkasan anggaran kalau pada tahun 2015 dialokasikan sebesar 7% dari total belanja daerah, sementara pada tahun 2016 hanya sebesar 5% dari total belanja daerah, artinya ada penurunan anggaran sebesar 2%.

    ” kalau dilihat dari angka nominal pada tahun 2015 dinas kesehatan mengalokasikan belanja dinas sebesar Rp. 433.223.690.733,- dan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 254,553,521,000,- berkurang Rp. 178.670.169.733,-, Kemudian pada dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura juga mengalami penurunan sebesar Rp. 29.359.030.012,-“urainya lagi.

    Jika dilihat, perbandingan antara belanja tidak langsung terhadap belanja langsung adalah 61% : 39% dengan penjelasan 61% atau Rp 3,450,510,184,000,- adalah dipergunakan untuk belanja pegawai sementara 39% atau sebesar Rp. 2,169,554,678,351,-, adalah dipergunakan untuk belanja publik untuk pelayanan masyarakat.

    “Pertanyaanya adalah sudah patutkah pengalokasian anggaran APBD Propinsi Sumatera Selatan yang lebih besar menggunakan anggaran untuk belanja pegawai daripada untuk belanja pelayanan publik,
    sebagaimana tertuang pada Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”tutupnya.(hafiz/Sumber data : Fitra Sumsel KUA-PPAS 2016)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com