• Djan Faridz Bersikukuh Muktamar PPP Jakarta Sah

    0

    Makassar, jurnalsumatra.com – Ketua Umum Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta, Djan Faridz bersikukuh kepengurusannya sah di mata hukum, kendati Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut mandat kepengurusan Muktamar Surabaya.
    “Dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan Menkumham membatalkan pengesahan Muktamar Surabaya, tentu bila mereka menggunakan nama partai haram hukumnya,” ujar Faridz di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.
    Disela pelaksanaan Hari Lahir PPP di Makassar, menurut dia, sejak putusan MA itu membatalkan SK Maktamar Surabaya kubu Romahurmuziy maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta  adalah sah berdasarkan hukum.
    “Jadi tidak ada itu istilah produk hukum dikembalikan ke Muktamar Bandung, apalagi Muktamar Islah, jadi menurut saya Muktamar PPP Jakarta yang sah,” tandasnya kepada wartawan.
    Sementara Sekertaris Jenderal PPP kunbu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah pada kesempatan itu berdalih  kepengurusan sah berdasarkan putusan MA telah berkekuatan inchrat  dengan nomor 601 tertanggal 2 November 2015.
    “Dalam putusan itu kepengurusan Djan Faridz adalah yang sah berdasarkan susunan kepengurusannya karena sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada itu mengaku-mengaku kepengurusan yang sah, jelas keputusannya kami yang sah,” katanya.
    Meskipun pihaknya mengakui kepengurusannya yang sah, namun saat ditanyai setelah pencabutan SK Muktamar Surabaya, Kemenhumham pun tidak menerbitkan SK Muktamar Jakarta dan mengembalikan kepengurusan di awal yakni Muktamar PPP di Bandung, kata dia, akan mendesak Kemenhumham menerbitkan SK.
    Peringatan Harlah PPP ke43 tahun tersebut di Hotel Sheraton Four Point Makassar juga diwarnai insiden kericuhan. Sejumlah preman mendatangi acara tersebut hendak mengacaukan namun dihalau petugas Satpol PP dan petugas kepolisian  yang sudah berjaga-jaga.
    Sebelumnya, putusan pencabutan SK Muktamar Surabaya dibawa kendali Romi, Kemenhumham mengembalikan stuktur kepengurusan lama yakni mengakui Muktamar Bandung dan pengurus elit PPP menunjuk Menteri Agama Lukman Hakim sebagai Plt Ketua Umum.
    “Berdasarkan pencabutan SK tersebut maka seluruh kepengurusan baik di tingkat pusat maupun daerah dikembalikan ke Muktamar Bandung sebagai kepengurusan yang sah,” tegas Amir Uskara selaku Ketua DPW PPP Sulsel versi Muktamar Bandung.
    Legislator DPR RI ini menjelaskan dikembalikannya kepengurusan PPP ke Muktamar Bandung tentu menjadi salah satu solusi mengakhiri polemik, kendati Ketua Umum Suryadarma Ali kini tersandung kasus korupsi dan Romahurmuziy dikembalikan sebagai Sekretaris Jenderal.
    “Kalau ada agenda partai yang tidak mengakui Muktamar Bandung, termasuk di Sulsel maka itu adalah iilegal dan tidak sah,” tegas mantan legislator DPRD Provinsi Sulsel ini yang juga koordinator kubu Romahurmuziy di Sulsel
    Rencananya, Amir segera melakukan langkah taktis dan mengagendakan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Makassar pada Minggu 10 Januari 2016 dengan menghadirkan seluruh kader PPP Sulsel dalam penyatuan kekuatan yang terpecah termasuk membahas wacana Muktamar Islah.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com