• Diduga, Aparat Main Illegal Drilling Pemerintah Tak Berdaya

    0
    salah satu lokasi penambang Minyak Secara tradisional di   Sungai angit Kab Muba

    salah satu lokasi penambang Minyak Secara tradisional di Sungai angit Kab Muba

    MUBA, jurnalsumatra.com – Pengeboran minyak yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional tanpa izin (illegal drilling) di-Pemkabupaten Muba bukan menjadi rahasia umum lagi, kegiatan menjanjikan ini membuat semua pihak ikut terlibat dalam permainan ini, bahkan banyak oknum aparat ikut bermain, sementara pihak pemPemkab muba sepertinya tidak berdaya bahkan belum ada upaya untuk menertibkannya. Padahal jika dikelola melalui BUMD setempat hasilnya cukup untuk menjadi PAD milyaran rupiah setiap harinya.

    Sementara di Pemkab Muba sendiri pernah melahirkan Peraturan daerah tentang pengelolaan sumur tua bahkan Perda itu sampai saat ini masih berlaku, aturan peraturan pun mengamanatkan kalau KUD dan BUMD bisa mengelolah sumur tua dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan demikian pemerintah Pemkab Musi Banyuasin hendaknya tidak berpangku tangan, demikian ungkap salah seorang aktivis muba Drs. M Nuh Soleh di Graha Aliansi LSM & Ormas Bersatu Sumsel Pemkab Muba beberapa waktu lalu.

    Ditambahkan Nuh Soleh, sebetulnya bagi lembaga control social sudah muak mengomentari hal ini, karena tidak ada keseriusan bagi pemerintah dan penegak hukum untuk membina serta menertibkan para saudara-saudara kita yang mata pencariannya dari hasil pengeboran secara tradisional, jika ada niat PemPemkab Muba ini kan sudah ada PT. Kilang Muba, yang bisa dimanfaatkan untuk menampung hasil para penambang minyak secara tradisional dan sumur tua yang ada di wilayah Pemkab Musi banyuasin, ungkap Nuh Soleh.

    Menurut Plh Bupati Muba Beni Hernedi, praktik illegal drilling sudah berlangsung lama, oleh karena itu perlu adanya langkah bijak untuk mengantisipasi hal itu. Dalam paparannya Plh Bupati menjelaskan bahwa sumur tua di Pemkabupaten Muba merupakan aktifitas peninggalan Belanda dan merupakan sumur minyak bumi yang di bor sebelum tahun 1970 yang sampai sekarang dikelola oleh masyarakat dengan cara tradisional.

    Selain itu, kondisi sekarang masyarakat melakukan pengeboran dilahan mereka sendiri,  disamping itu masih ada sumur milik perusahaan yang tidak diekploitasi karena tidak bernilai ekonomis, sehingga sumur tersebut dibuka dan dikelola masyarakat. Dirinya mengharapkan aktifitas praktek pengeboran minyak secara ilegall agar menghentikan kegiatannya.

    “Pemerintah akan bekoordinasi dan minta kepastian hukum dalam konteks perizinan dengan pemerintah pusat. Pemerinah akan mencari solusi atas hal ini,” ungkap Beni Hernedi saat jumpa pers pada kunjungan kerja Kapolda Sumsel diruang rapat Sekda Muba, beberapa waktu lalu.

    Selain itu, Beni Hernedi menginstruksikan SKPD terkait termasuk input dari pihak kepolisian, untuk bisa dicarikan solusi permasalahan. Ia juga meminta kepada camat setempat untuk mendata dan menutup aktifitas penambangan terkait illegal drilling. “kami akan memberikan himbauan kepada para pelaku-pelaku illegal drilling untuk menutup kegiatannya,” imbuhya.

    Kapolda Sumsel Irjen Pol Joko Prastowo melalui Kombes Pol Sabarudin Ginting Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel mengatakan, bahwa pertemuan ini hendaknya menghasilkan upaya-upaya yang konkrit,  semua pihak agar dapat memahami jenis-jenis kasus yang terjadi di Muba.

    “Masalah illegal drilling ini sudah lama menjadi sorotan, terutama di Pemkabupaten Muba yang sampai kini terus meningkat. Namun, karena begitu banyaknya kendala yang ditemukan untuk penertiban illegal drilling ini, akibatnya terhambat dan belum ditemukan titik terang bagaimana solusi terbaik. Oleh karena itu penegakan hukum harus segera dilaksanakan, susun segera tim dan langsung action ke lapangan untuk penertiban,” tegas Sabarudin Ginting.

    Dalam kesempatan itu, Kepala SKK Migas Sumbagsel Tirat Sambu Ichtijar mengharapkan adanya upaya tegas untuk mengantisipasi hal tetsebut. Karena pengelolaan sumur masyarakat berdampingan dengan  milik perusahaan.

    Selain itu, imbuhnya yang perlu menjadi perhatian akibat kegiatan illegal drilling tersebut sudah banyak menelan korban karena bahkan kerusakan lingkungan terus terjadi.

    Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Musi banyuasin Hendri diruang kerjanya mengatakan, “ kita sudah mempelajari aturan yang ada untuk mencari solusi atas para penambang minyak secara tradisional yang ada di Pemkab muba.

    “saya sudah menyiapkan langkah-langkah dan strategi untuk mencari jalan keluar atas kegiatan masyarakat pengebor minyak secaratradisional dan kegiatan pengeboran baru,kita tidak akan mengorbankan masyarakat, saat ini system nya sudah saya buat berbntuk makala sesuai amanat aturan dan peraturan yang ada, beberapa KUD yang sudah mendapatkan rekomendasi Bupati dan Gubernur itu akan menapung minyak hasil penyulingan dari masyarakat, sebagai payung dari KUD itu kita akan menggunakan Kilang Muba sebagai induk dari pada beberapa KUD yang ada, Jelasnya. (harto)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com