• Dewan Banjarmasin Minta Izin Minimarket Diselektif

    0

         Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin meminta pemerintah kota lebih selektif dalam memberikan izin berdirinya pertokoaan modern jenis minimarket.
    Hal ini disampaikan para anggota komisi I saat mengunjungi kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) di Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara, Rabu.
    “Dalam pertemuan kita dengan pihak BP2TPM ini, salah satu yang ingin kita minta penjelasan bagaimana bisa keluarnya izin pertokoaan modern hingga sampai menjamur di daerah ini,” ujar Ketua Komisi I M Natsir.
    Menurut dia, menjamurnya beberapa minimarket ternama di daerah ini, seperti Alfamat dan Indomaret dianggap anggota dewan seakan tidak terkendali, karena sebagian letaknya yang dinilai menyalahi peraturan daerah.
    Sebab, tutur politisi PDIP ini, dalam Perda nomor 20 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, dijelaskan dalam salah satu pasalnya adalah, jarak antara pasar tradisional dan toko modern itu harus minimal 500 meter.
    “Kenyataannya di lapangan bisa dilihat, ada sejumlah minimarket keberadaannya tidak sesuai peraturan itu, sebab dijumpai ada yang hampir berdampingan dengan pasar tradisional dan kios masyarakat,” paparnya.
    Karena segala perizinan keluar di instansi BP2TPM ini sebagai perpanjangan tangan Pemkot, pihaknya pun memuntut agar selektif dalam mengeluarkan izin bagi pertokoan modern demikian juga pasar modern, agar ketertiban bisa terwujud bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat ekonomi kecil.
    “Sebab semua ini harus diluruskan, jangan sampai pemerintah kita kalah dengan investor-investor besar yang sekehendak hati, harus tegas kalau melanggar peraturan, tertibkan,” tuturnya.
    Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Ikhsan Alhak menyatakan, instansinya sebenarnya tidak berwenang untuk mengeluarkan izin letak lokasi, melainkan itu ranahnya Dinas perdagangan dan Perindustrian.
    “Instansi kita hanya mengeluarkan izin usaha saja, tidak terkait letak, sebab itu ranahnya instansi lain,” bebernya.
    Bagi pihaknya, kata Ikhsan, kalau permohonan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sudah memenuhi syarat, tidak ada alasan bagi pihaknya untuk menahan, apalagi menolak, hingga ketentuan instansi lain yang berwenang mengawasi letaknya harus selektif dalam memberikan rekomendasi.
    Sejauh ini, kata dia, toko modern jenis Alfamat yang mengajukan izin untuk membuka cabang usahanya di Banjarmasin ada sebanyak 100 unit, sedangkan Indomaret sebanyak 50 unit.
    “Memang belum semuanya berdiri, tapi targetnya yang masuk di pemkot masing-masing sebanyak, jadi memang harus ada evaluasi terhadap ini nantinya,” ungkap Ikhsan.
    Bagi dia, menjamurnya keberadaan pertokoan modern di daerah ini memang ada sisi negatifnya, tapi membawa juga sisi positif.
    “Sisi negatifnya cukup berpengaruh bagi pasar tradisional karena mendapat saingan hingga mengalami penurunan konsumen, tapi sisi positifnya peluang kerja tercipta, itu hanya sebagian kecilnya,” tutup Ikhsan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com