• Calon Bupati Waropen Berharap MK Sidangkan Gugatannya

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Calon bupati Waropen,Papua  Yesaya Buinei datang ke Jakarta dan berharap Mahkamah Konstitusi menyidangkan gugatan sengketa pilkada yang diajukannya tanpa mempersoalkan persyaratan selisih persentase perolehan suara dalan Undang-Undang Pilkada.
    “Saya berharap MK bisa melihat dengan jernih bukti-bukti nyata berupa video yang saya bawa, dan bisa menyidangkan gugatan sengketa pilkada Kabupaten Waropen, Papua,” jelas Yesaya Buinei dalam diskusi pilkada di Jakarta, Jumat.
    Yesaya mengatakan dalam pilkada tersebut, jumlah suara yang diperoleh dirinya bersama pasangan sebesar 6.646 suara, terpaut 348 suara dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yakni sebesar 6.994 suara.
    Secara bukti, kata dia, terdapat kecurangan nyata berupa video pencoblosan 467 surat suara yang dilakukan oleh dua orang saksi dari calon tertentu. Namun karena selisih suara itu jika dipersentasekan tidak memenuhi persyaratan pengajuan sengketa pilkada ke MK maka kasusnya berpeluang tidak bisa disidangkan MK.
    Dia menyesalkan, karena adanya persyaratan pengajuan sengketa dalam UU Pilkada, maka bukti berupa video yang dibawanya seakan tidak bisa ditindaklanjuti.
    “Saya harap MK bisa menerima pengajuan gugatan saya, dan mengabulkan agar pilkada Waropen didiskualifikasi,” ujar dia.
    Salah satu contoh
    Hadir dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan kasus pilkada Waropen hanya merupakan salah satu contoh dimana tafsiran MK atas UU Pilkada telah mengorbankan pencari keadilan.
    Menurut Titi, dengan adanya aturan persentase selisih suara untuk dapat mengajukan sengketa pilkada maka membuka peluang persaingan yang tidak kompetitif.
    Misalnya, demi menjegal lawan untuk bisa menggugat ke MK, maka oknum pasangan calon tertentu secara terang-terangan justru sengaja mencoblos kertas suara sebanyak-banyaknya sehingga selisih perolehan suaranya nanti melebihi ketentuan sengketa pilkada yang dapat diajukan ke MK.
    “Kebijakan yang ‘by design’ ini bermasalah karena secara nyata menghalangi orang-orang yang mencari keadilan,” kata Titi Anggraini.
    “Beli suara”
    Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengatakan aturan UU Pilkada yang ditafsirkan salah oleh MK membuka peluang oknum KPU melakukan jual beli suara.
    “Saya mendengar oknum KPU memanfaatkan hal itu untuk ‘jual beli’ suara sehingga ada selisih suara yang menentukan apakah suatu kecurangan pilkada bisa digugat di MK atau tidak,” kata Said.
    Dalam Pasal 158 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada ditentukan syarat pengajuan sengketa pilkada berdasarkan perhitungan persentase antara perolehan suara dengan jumlah penduduk.
    Bagi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara bisa dilakukan dengan ketentuan:
    a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
    b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000-6.000.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
    c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000-12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar satu persen saja dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
    d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.
    Sedangkan bagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    a. Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
    b. Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000- 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
    c. Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000-1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar satu persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten-Kota; dan
    d. Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten-Kota.
    Dengan ketentuan itu maka kecurangan nyata pilkada dengan selisih suara yang diluar persyaratan menjadi tidak dapat diajukan sengketanya ke Mahkamah Konstitusi.
    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie pun telah menyatakan ketentuan dalam pasal itu patut ditelaah kembali karena terlalu kaku.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com