• BPK Temukan SKPD Rugikan Negara Rp90 Miliar

    0

         Ternate, jurnalsumatra.com – Inspektorat Provinsi Maluku Utara mendapatkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan terkait adanya temuan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merugikan negara hingga Rp90 miliar.
    Kepala Inspektorat Malut Bambang Hermawan di Ternate, Sabtu mengatakan sesuai hasil temuan BPK bahwa penanganan semua laporan temuan keuangan Pemprov melalui SKPD.
    Beberapa yang belum ditindaklanjuti terhitung sejak tahun tahun 2006-2015, BPK menemukan kerugian negara Rp90 miliar yang belum ditindaklanjuti yang semua di SKPD.
    Bambang mengaku, temuan BPK terhadap pimpinan SKPD, bendahara dan pengguna anggaran lainnya yang menanggung resiko tersebut dan diwajibkan untuk menindaklanjuti temuan BPK, dan apabila tidak ditindaklanjuti, maka pada akhir bulan Februari 2016 akan diproses.
    “Memang, temuan di SKPD itu bervariasi dan kalau dijumlahkan keseluruhan merugikan negara Rp90 miliar dan temuan ini BPK yang menyampaikannya,” kata Bambang.
    Bambang menyatakan, kerugian negara Rp 90 miliar itu akan ditindaklanjutinya, apalagi saat ini, BPK, Polda dan Kejati telah meminta agar segera menyelesaikan temuan tersebut.
    Untuk itu, kata Bambang, masih diberikan waktu sesuai yang ditentukan untuk ditindaklanjuti, sebab, akan diproses hukum bagi yang tidak menindaklanjuti temuan BPK, apabila akhir Februari tidak ditindaklanjuti semuanya, maka pihak penegak hukum akan tetap memprosesnya.
    Bambang menambahkan, selain itu ada juga temuan pihak ketiga, sekitar 30 perusahaan yang diundang, kemudian untuk temuan pimpinan SKPD dan dan bendahara yang tidak lagi bertugas, akan tetap diproses.
    Pemprov Malut sendiri dalam beberapa tahun terakhir proses adimistrasi laporan keuangan belum membaik, bahkan Pemprov Malut sendiri dalam laporan BPK masih dikategorikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com