• BPK : Belanja Modal Minut Langgar Perpres 54/2010

    0

        Manado, jurnalsumatra.com – Badan pemeriksa keuangan (BPK) Sulawesi Utara (Sulut), menyatakan pelaksanaan belanja modal infrastruktur Kabupaten Minahasa Utara (Minut) 2015 tidak sesuai dan melanggar  Perpres 54/2010
    “Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester dua 2015 Minut, menunjukan permasalahan signifikan terjadi pada pembayaran penghamparan campuran aspal panas (hotmix) masih menggunakan metode pembayaran berdasarkan  spesifikasi teknis jalan dan jembatan 2006,” kata Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Endang Tuti Kardiani, di Manado, Selasa.
    Endang mengatakan, masalah signifikan lainnya yang ditemukan adalah pembayaran pengadaan halaman parkir pantai Pulisan pada dinas kebudayaan dan pariwisata Minut melebihi prestasi fisik.
    “Selain itu, keterlambatan pekerjaan belum dikenakan denda oleh pemerintah kabupaten Minut,” katanya.
    Masalah lainnya kata Endang, adalah realisasi pembayaran pada 53 pekerjaan di 10 satuan kerja perangkat daerah melebihi kondisinya di lapangan dan tidak sesuai spesifikasi kontrak.
    “Kelebihan pembayaran terhadap 53 paket pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp971.810.909,24,” kata Endang.
    Karena itu menurutnya, maka BPK perwakilan Sulut sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Minahasa Utara untuk melakukan langkah-langkah terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu auditor negara tersebut.
    Langkah yang harus dilakukan tersebut kata Endang adalah wajib menindaklanjuti rekomendasi seluruh hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 tersebut, kemudian menyusun dan melaksanakan perbaikan pengelolaan keuangan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    “Tentu BPK berharap dengan menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan PDTT tersebut, maka LHP Pemerintah kabupaten Minut bisa menjadi lebih baik tahun mendatang,” katanya.
    Endang mengatakan ketidaksesuaian dan pelanggaran dilakukan terhadap Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai diubah dengan Perpres 35/2011 dan Perpres 70/2012 dan Perpres 54/2013.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com