• BBJN III Miliki Proyek Senilai Rp 189 Milyard

    0

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III melakukan penandatanganan 30 paket kontrak pengerjaan jalan senilai Rp189 miliar tahun 2016 ini. Kepala BBPJN III Thomas Setiabudi Aden mengatakan, nilai tersebut dibagi kepada tiga provinsi yang masuk ke dalam wilayah BBPJN III yakni Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah 15 paket kontrak senilai Rp88 miliar, 13 paket di Provinsi Lampung senilai Rp22 miliar, dan dua paket di Bengkulu senilai Rp78 miliar.

    Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPJN III pada 2016 untuk wilayah Sumsel sebenarnya sejumlah Rp1,25 triliun. Namun beberapa paket kontrak pengerjaan besar belum dilakukan, mengingat semakin besar proyek perhitungannya pun harus lebih hati-hati.

    Sekitar Rp2 triliun atau 80 persen kontrak telah ditanda tangani dan mulai dikerjakan. Sementara sisa sekitar Rp1 triliun atau 20 persennya lagi adalah kontrak-kontrak besar tersebut.

    “Sebagian pengerjaan memang belum mulai kontraknya karena harus lebih hati. Seperti pengerjaan empat flyover, dua di Palembang yakni Simpang Bandara-TAA dan Simpang Keramasan dan dua lagi di Prabumulih belum,” tuturnya usai penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 Tahap III, di Hotel Emilia, Kamis (28/1).

    Dijelaskan Thomas, penandatangan kontrak telah dilakukan Presiden RI Joko Widodo 6 Januari lalu di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tahap II dilakukan di Lampung beberapa waktu lalu.

    Sementara alokasi DIPA BBPJN III untuk provinsi selain Sumsel yakni Rp958 miliar untuk Lampung, Rp577 miliar untuk Bengkulu, dan Rp234 miliar untuk Bangka Belitung.

    Thomas mengakui Sumsel mendapatkan alokasi yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya karena akan menjadi salah satu tuan rumah gelaran Asian Games 2018 mendatang, sehingga pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatannya pun lebih banyak.

    Pihaknya pun masih melakukan pemetaan jalan-jalan kota/kabupaten atau provinsi yang bisa dijadikan jalan nasional. Syarat suatu jalan bisa menjadi jalan nasional adalah, secara sistem jalan tersebut merupakan jalan primer, bisa arteri atau kolektor, yang menghubungkan suatu daerah dengan pusat kegiatan nasional.

    “Tahun lalu beberapa jalan provinsi ganti status menjadi jalan nasional seperti jalan di Musirawas Utara, Jalan Palembang-TAA, dan Jalan Beringin Baturaja, Ogan Komering Ulu. Dengan dialih statuskan, jalan tersebut perawatannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pendanaannya pun dari APBN,” ujarnya.

    Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel Ir Ruslan Bahri mengatakan, pihaknya bergembira karena penandatanganan kontrak pengerjaan bisa dilakukan pada awal tahun. Itu artinya, tutur Ruslan, pembangunan pun bisa dilakukan segera setelah kontrak ditanda tangani.

    “Waktu kerjanya ideal, pada awal tahun ini. Jadi kalau nanti ada pengerjaan yang butuh penyesuaian, masih ada waktu lebih panjanh hingga akhir tahun,” ujarnya.

    Dirinya pun sangat mengapresiasi pihak BBPJN III yang betul-betul mendukung event Asian Games 2018 dengan cara memprioritaskan pembangunan yang mendukung event olahraga empat tahunan tersebut.

    Ruslan pun sempat mengkritik kinerja PT Waskita Karya yang dalam pengerjaan Light Rail Transit (LRT) di tengah kota Palembang, kurang berkoordinasi dengan instansi terkait lain, khususnya dengan Pemprov.

    Saat ini jalan-jalan tengah dibangun jalur LRT keadaannya menjadi bergelombang akibat pemancangan tiang pondasi. Padahal, apabila berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel dan BBPJN III, tiang pondasi bisa dipancang tanpa menyebabkan jalan bergelombang karena dibor terlebih dahulu.

    “Kedepannya, Pemprov Sumsel, BBPJN III, konsultan pengerjaan, dan kontraktor akan selalu berkoordinasi agar pengerjaan seluruh pembangunan lancar dan tanpa kendala berarti,” tandasnya.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com