• Anggota DPRD Nilai Biaya Perjalanan Tidak Sesuai

    0

         Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menilai biaya perjalanan dinas atau kunjungan kerja tidak sesuai dengan status kedudukan mereka.
    Sebagaimana penuturan salah seorang anggota komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas dalam perbincangan dengan anggota Press Room lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, di Banjarmasin, Rabu.
    Sebagai acuan dIa menunjuk Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2007, bahwa kedudukan/status anggota DPRD sama dengan eselon I pada struktural birokrasi/ pemerintahan.
    Dalam realisasi pembiayaan perjalanan dinas, misalnya ke luar daerah total besaran nilai sama dengan pejabat eselon II, ujar pensiunan pegawai negeri sipil (pns) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    “Kan jadi aneh dan tak sesuai antara kedudukan anggota dewan yang disamakan eselon I dengan biaya perjalanan hanya berdasarkan eselon II,” tutur alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut.
    Penjelasan dari pihak Sekretariat DPRD Kalsel, ungkap wakil rakyat bergelar sarjana hukum dan magister hukum tersebut, biaya perjalanan anggota dewan itu berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
    “Kita jadi bertanya-tanya, mengapa biaya perjalanan anggota DPRD berdasarkan Permendagri. Mana yang lebih tinggi antara UU dan PP dibandingkan dengan Permendagri,” jawab mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tersebut.
    Ia mengaku, uang saku untuk perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel ke luar daerah belakangan ini memang ada kenaikan menjadi Rp2 juta/hari. Sebelumnya cuma menerima sekitar 30 persen dari plafon biaya perjalanan dinas atau tidak mencapai Rp2 juta/hari.
    “Tapi di balik kenaikan uang saku, keberangkatan naik pesawat udara hanya kelas bisnis dan uang penginapan terbatas atau tak lagi hotel bintang lima,” demikian Suripno Sumas.
    Pendapat dan pengakuan serupa dari beberapa anggota DPRD Kalsel lain, di antaranya H Iberahim Noor dari Partai NasDem dan Hj Syarifah Rugayah dari Partai Golkar.
    Namun wakil rakyat dari perempuan Golkar itu berkata, jika mau enak tambah biaya dari uang pribadi sendiri. “Sebab standar biaya perjalanan dari pemerintah sudah baku,” katanya saat berbincang di Press Room DPRD Kalsel.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com